Bahas Isu Panas Penegakan Hukum, DPP ADNI Temui Senator Dedi Iskandar Batubara

MEDAN, METRODAILY – Isu-isu hukum terkini, mulai dari wacana pemisahan pemilu legislatif dan eksekutif, hingga polemik ijazah Gibran Rakabuming, menjadi pembahasan panas dalam audiensi Dewan Pimpinan Pusat Advokat Negarawan Indonesia (DPP ADNI) ke kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara, Selasa (22/7/2025).

Dipimpin Ketua Umum DPP ADNI Eka Putra Zakran, SH, MH (Epza), rombongan disambut langsung oleh Anggota DPD RI Sumut, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, SH, S.Sos, MSP, MH, CIRBC, CWC di Jalan Gajah Mada, Medan.

Dalam pertemuan itu, Epza menegaskan dua misi utama DPP ADNI: memperkenalkan organisasi serta program kerja 2025–2030, dan membangun sinergi dengan pemerintah untuk memperjuangkan hukum yang lebih berkeadilan.

Baca Juga: SMPN 1 Kabanjahe Dapat Hadiah Drum Band, Kasek: Pemicu Semangat Baru Siswa

“ADNI bukan sekadar organisasi advokat, tapi gerakan sosial yang memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat,” tegas Epza.

Ia juga berharap DPD RI, khususnya Dedi Iskandar Batubara, dapat mendukung rencana pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP ADNI yang dirangkai dengan seminar nasional.

Di hadapan senator, Epza menyinggung isu-isu aktual yang menurutnya menguras energi publik: wacana pemisahan pemilu legislatif dan eksekutif, pergantian Kapolri, hingga polemik ijazah Gibran dan putusan MK soal pencalonannya sebagai wakil presiden.

Baca Juga: Kapolres Asahan Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Utama, Ini Daftarnya

“Ini semua menunjukkan betapa pentingnya keberadaan lembaga advokat yang benar-benar berpihak pada keadilan dan rakyat,” ujar Epza.

Menanggapi audiensi tersebut, Dedi Iskandar Batubara menyatakan dukungannya dan mengapresiasi peran sosial DPP ADNI.

“Saya senang dan bangga. Semakin banyak lembaga yang memberi manfaat ke masyarakat, semakin baik untuk negara ini,” kata Dedi.

Audiensi ditutup dengan foto bersama antara pengurus DPP ADNI dan Senator Dedi Iskandar Batubara. (rel/sya)

Editor : Editor Satu