TAPTENG, METRODAILY – Dugaan praktik pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) di sejumlah Puskesmas di Tapanuli Tengah kembali mencuat. Informasi ini viral di media sosial dan langsung mendapat sorotan dari DPRD.
Anggota DPRD Tapteng dari Fraksi NasDem, Musliadi Simanjuntak, menyebut dugaan ini mencemaskan dan perlu ditindaklanjuti secara serius. Ia menanggapi unggahan Facebook akun Jerry Z Ferdy Sambo yang menulis soal praktik cashback dari BOK, Jaspel, dan BPJS di Puskesmas.
“Saya prihatin. Potongan seperti ini harus dihentikan. Dana itu adalah hak tenaga kesehatan. Jangan ganggu hak mereka,” tegas Musliadi, Kamis (29/5).
Baca Juga: Mulai 2 Juni, ASN Tapteng Wajib Absensi Online, Begini Sistemnya
Musliadi mendesak Dinas Kesehatan Tapteng dan pihak terkait memberikan klarifikasi terbuka. Bila terbukti ada pemotongan, ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum.
“Jangan sampai ini jadi kebiasaan oknum yang merasa kebal hukum. Apalagi info ini datang dari tim sukses Bupati. Kami minta Bupati Masinton jangan tutup mata,” ujarnya.
Senada, anggota DPRD Tapteng dari Fraksi Gerindra, Deni Herman Hulu, menyebut dugaan pemotongan ini mengingatkan pada kasus serupa yang menyeret pejabat Dinas Kesehatan ke meja hijau pada 2023. Namun, menurutnya, tidak ada efek jera.
Baca Juga: Masalah Dana Desa, Bupati Madina Nonaktifkan Kepala Desa Tandikek
“Kalau benar dugaan ini, berarti oknumnya tidak takut hukum. Ini bukan soal perintah atasan, tapi kebiasaan buruk yang harus dihentikan,” kata Deni.
Ia menegaskan Fraksi Gerindra siap menampung pengaduan dari tenaga kesehatan terkait dugaan potongan BOK dan Jaspel.
“Silakan datang ke DPRD. Fraksi Gerindra siap memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan,” pungkasnya. (ts)
Editor : Editor Satu