SIDIMPUAN, METRODAILY – Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Selasa (6/5).
Rakor itu sebagai respons atas banjir bandang dan tanah longsor yang melanda lima kecamatan pada akhir Maret 2025 lalu.
Rapat dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Padangsidimpuan, Moh. Ary Junaidi, dan dihadiri jajaran BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, serta instansi terkait lainnya. Pertemuan tersebut membahas pemetaan kerusakan dan perencanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca Juga: 358 Calhaj Madina Dilepas Wakil Bupati Atika Nasution
Perwakilan BNPB, Priska Saragih selaku Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen R3P menjadi syarat utama pengusulan hibah dari pemerintah pusat.
“Dokumen R3P harus komprehensif, berbasis data kerusakan dan kebutuhan warga terdampak. Ini akan menjadi dasar evaluasi kelayakan hibah,” kata Priska. Ia juga menegaskan pentingnya transparansi, verifikasi teknis, dan penyusunan perjanjian hibah sebagai bagian dari proses pengusulan.
Ary Junaidi menyambut baik dukungan BNPB dan menyatakan Pemkot akan segera membentuk tim teknis lintas sektor untuk mempercepat penyusunan dokumen tersebut.
“Kami berkomitmen agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai,” ujarnya.
Baca Juga: Masalah Ekonomi, Pedagang Bakso Keliling Akhiri Hidup di Siantar
Berdasarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 296.A Tahun 2023, bantuan stimulan untuk rumah terdampak diberikan sesuai kategori kerusakan: Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan berharap dukungan pemerintah pusat, provinsi, serta seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat pemulihan dan membangun kembali wilayah terdampak secara lebih tangguh dan berkelanjutan. (irs)
Editor : Editor Satu