TAPSEL, METRODAILY – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, memecat tiga pejabat daerah usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Pintu Padang yang viral di media sosial.
Tiga pejabat yang dicopot terdiri dari Kepala Puskesmas Pintu Padang, satu Kepala Bidang di Dinas Pendidikan, dan satu Kepala Bidang di Dinas Perdagangan.
Kebijakan itu diambil Bupati usai mengonfirmasi berbagai temuan pelanggaran, termasuk pungutan liar di layanan kesehatan serta dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah.
“Saya sudah berhentikan Kepala Puskesmas itu. Setelah saya perintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa yang bersangkutan sudah sering bermasalah sebelumnya. Padahal Tapsel sudah UHC, masyarakat cukup bawa KTP untuk berobat gratis, tapi ternyata masih ada yang dimintai biaya,” kata Gus Irawan usai berkunjung ke Kantor BPKP Sumut, Senin (28/4/2025).
Baca Juga: Wesy Silalahi Ikuti Rakor di KPK RI
Ia juga menegaskan pencopotan pejabat di sektor pendidikan dan perdagangan dilakukan karena penyalahgunaan wewenang. “Ada Kabid di Dinas Pendidikan yang mengancam kepala sekolah agar menyetor uang. Lalu Kabid di Dinas Perdagangan bermain-main dengan iuran pasar. Untuk urusan fraud atau penyelewengan uang, tidak ada ampun,” tegasnya.
Bupati menegaskan sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas pengawasan, mengingat kedua sektor tersebut menyedot 46 persen dari APBD Tapsel. “Kalau anggaran besar tapi pelayanannya tidak maksimal, itu harus dibenahi,” ujarnya.
Gus Irawan juga menegaskan komitmennya terhadap penegakan disiplin ASN tanpa pandang bulu. “Kalau pun pelanggar itu kerabat, tetap tidak ada dispensasi. Dalam penerapan aturan, hubungan darah tidak jadi alasan,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Palas Kaji Usulan Pembubaran Gapoktan Bukit Mas
Selain menindak tegas pelanggaran, Bupati Tapsel juga mengungkapkan rencana reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Ia mengaku telah berdiskusi dengan BPK dan BPKP terkait lemahnya kontrol internal yang selama ini menjadi celah penyimpangan.
“Temuan saya di lapangan menunjukkan bahwa bukan hanya sistem yang lemah, tapi juga sikap mental aparat. Maka reformasi ini harus berjalan paralel,” ucap mantan Direktur Utama Bank Sumut itu.
Gus Irawan juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin sempit akibat peningkatan belanja pegawai dan pengurangan transfer dari pusat. Ia menyebut belanja modal saat ini hanya tersisa sekitar 5 persen dari APBD, turun jauh dari sebelumnya yang mencapai hampir 30 persen.
Baca Juga: Perumda Air Minum Tirta Uli Siantar Raih 4 Penghargaan di Ajang TOP BUMD Awards 2025
“Total tekanan fiskal kita mencapai Rp313,5 miliar, gabungan dari pengurangan DAK-DAU dan lonjakan belanja pegawai. Karena itu, ASN harus bisa mengompensasi keterbatasan anggaran dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (irs)
Editor : Editor Satu