MEDAN, METRODAILY — Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan kritik pedas soal proyek Rp2,7 triliun yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.
Bahkan ada seorang anggota DPRD Sumut dalam paripurna hasil reses mereka pada Rabu 28 Februari 2024, menyebut program pembangunan itu sebagai 'proyek ngibul'. Istilah ngibul ini, diperolehnya dari pernyataan masyarakat di daerah pemilihannya saat menggelar reses, beberapa waktu lalu.
Menurut anggota dewan, mayoritas masyarakat menyampaikan bahwa proyek Rp2,7 T tidak menyentuh wilayah mereka. Lalu sebagian masyarakat di daerah ada mempertanyakan pekerjaan yang telah dilakukan justru tidak dilanjutkan lagi pada tahun ini.
Merespon kritikan pedas para wakil rakyat itu, Kadis PUPR Sumut Mulyono mengaku pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait lainnya akan mengawasi ketat keberlangsungan proyek multiyears atau tahun jamak jalan dan jembatan tersebut.
"Kita akan berusaha untuk menjaga agar proyek ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," tegas dia menjawab wartawan usai dilantik Penjabat Gubernur Sumut, Hassanudin di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Jenderal Sudirman No.41, Medan, Jumat 1 Maret 2024.
Diakui Mulyono yang sempat menjabat pelaksana tugas Kadis PUPR Sumut menggantikan Marlindo Harahap, proyek Rp2,7 T tetap berjalan dan setelah dia duduk menjadi pejabat definitif di sana, akan dievaluasi secara komprehensif.
"Informasi yang saya peroleh sudah 76 persen," katanya saat disinggung soal progres proyek Rp2,7 T sejauh ini.
Di sisi lain, ia berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas di lingkup Dinas PUPR secara maksimal. Sebab, kehadiran proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, sumber daya air, dan cipta karya, diharapkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Sumatera Utara.
"Artinya, kita berharap bahwa kehadiran proyek ini tetap dirasakan oleh masyarakat, sehingga mereka merasa nyaman," kata mantan kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprovsu ini.
Mulyono juga menyoroti upaya nyata dalam memaksimalkan anggaran yang ada di dinasnya, agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
"Bagaimana memaksimalkan anggaran yang ada supaya bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, itu fokus kita," katanya.
Karena itu pihaknya akan terus berkomunikasi dengan semua pihak terkait, termasuk anggota DPRD, untuk mencapai pemahaman yang baik soal kelanjutan proyek-proyek infrastruktur yang tengah berjalan.
"Dinas PUPR Sumut akan memberikan pelayanan dan kinerja terbaik demi pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Utara," pungkasnya.
Tunggu Laporan
Pj Gubsu Hassanudin menyatakan berikan kesempatan Mulyono untuk bekerja maksimal dalam merealisasikan proyek pembangunan di Sumut, termasuk proyek Rp2,7 T.
"Berikanlah dia kesempatan untuk bekerja, menata semua hal yang belum tuntas dan belum lurus, untuk dituntaskan untuk diluruskan," katanya.
Mengenai kontrak kerjasama operasional (KSO) proyek tersebut berlanjut atau tidak tahun ini, Hassanudin mengaku belum mengetahui secara detail.
"Nanti kita tunggu laporan dari beliau (Mulyono)," ungkapnya.
Diakui dia bahwa secara intens Pemprov Sumut selalu berdampingan dengan stakeholder terkait termasuk bersama aparat penegak hukum, dalam mengawal semua program pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat.
"Ini agar kita tidak salah, makanya perlu pendampingan," pungkasnya. (*)
Editor : Prans Metro