Karena tak kunjung di temui Bupati, pengunjuk rasa yang sejak tadi pagi telah berunjuk rasa mulai dari gedung DPRD dan Kantor Bupati sempat melumpuhlan jalan lintas tengah sumatera yang tepat berada di depan rumah dinas.
Aksi guru guru yang menuntut pembatalan hasil pengumuman seleksi PPPK Madina karena dinilai pengunjuk rasa penuh kecurangan itu sempat membuat jalan negara macet. Beruntung Polisi yang melakukan pengawalan aksi berhasil meredam emosi para guru guru honor yang berunjuk rasa dan akhirnya jalan nasional yang sempat di tutup kembali dibuka.
Pintu gerbang Rumah Dinas Bupati Madina itu pun sempat di goyang goyang oleh pengunjuk rasa, mereka hendak masuk ke dalam rumah dinas menjumpai Bupati H.M Ja’far Sukhairi Naution. Namu aksi mereka digagalkan petugas Satpol PP yang berjaga di pintu jaga rumah dinas.
Selang 30 menit massa kuasai pintu masuk rumah dinas bupati, akhirnya H.M.J’far Sukhairi Nasution menemui para guru honor yang berunjuk rasa.
Bupati pada pengunjuk rasa mengatakan permohonan pembatalan yang di ajukan oleh pengunjuk rasa harus punya pertimbangan. Pemerintah kata Bupati hanya bisa memperjuangkan para guru honor yang belum kesampaian lulus pada proses seleksi PPPK Madina.
Dengan tegas Bupati pada pengunjuk rasa mengatakan, ada dua lembaga yang akan memperjuangkan kepentingan yakni Pemkab Madina dan DPRD Madina.
Sukhairi berharap agar guru guru jangan terpropokasi karena tahun ini merupakan tahun politik. Ia mengaku telah menandatangani surat permohonan pengangkatan ke Menpan RB agar guru guru honor yang masa kerjanya lama akan diangkat tanpa tes.
Ia menjelaskan, yang berhak membatalkan pengumuman hasil seleksi PPPK Madina bukanlah Bupati, melainkan Pemerintah pusat.
Ia menawarkan agar pengunjuk rasa dari kalangan guru honor menerima solusi yang sudah di tawarkan Pemkab Madina agar para guru tidak ditumpangi oleh kepentingan kelompok.
Sebagai Bupati, ia berharap tidak ada kecurigaan yang lain lain karena Pemerintah Daerah menjamin hak hak para guru guru.
Di depan Bupati para pengunjuk rasa tetap momohon agar Bupati membatalkan menghapuskan hasil SKTT yang dinilai sarat kecurangan. Karena banyak peserta yang lama mengabdi sebagai tenaga honor namun nilai SKTT nya rendah, sementara mereka yang lulus banyak yang hanya baru jadi tenaga honor nilainya tinggi.
Di akhir aksi, Bupati didepan pengunjuk rasa pada kesempatan itu meminta agar Kepala BKSDM, Kadis Pendidikan, Asisten untuk menghadiri RDP yang akan digelar DPRD Madina besok.
Usai mendapat penjelasan, massa akhirnya membubarkan diri dan berjanji besok akan menghadiri RDP DPRD secara bersama sama. (mandailingol) Editor : Metro Daily