Hal itu, ketika ditanya wartawan apa dasar pihaknya melakukan belanja langsung ke toko dan adakah perbup sekaitan itu. Happy justru, memberikan jawaban di luar pertanyaan.
"Jawaban terakhirnya tadi kalau teknis langsung saja ke RSUD Lae," kata Happy melalui Kadis Kominfo Batara Siregar, Kamis (30/11) via WhatsApp.
Awak media lantas kembali bertanya kesiapan rumah sakit untuk diwawancarai, tapi Happy justru meminta surat.
"Biasanya media yang kami terima di sini dibuatnya suratnya Pak, dan kami jadwalkan sesuai dengan waktu kami bisa," jawab Happy ke Kadis Kominfo Batara Siregar.
Sebelumnya, Happy menjelaskan bahwa anggaran pengadaan makan minum pasien di RSUD Doloksanggul bersumber dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dari dana BLUD itu, lanjut Happy, kemudian dilakukan dengan proses belanja langsung ke toko-toko sesuai kebutuhan pasien. Semisal, pada tahun 2022 lalu.
Dia menyebutkan, pada proses belanja langsung itu dalam satu tahun anggaran tersedot dana untuk pengadaan makan minum pasien yang bersumber dari BLUD sebanyak Rp758 juta.
"Siang Pak, anggaran makan minum tahun 2022 Rp758.000.000. Anggaran Tahun 2023 (Sesuai kebutuhan pasien) RSUD belanja langsung ke toko Pak, dari sumber dana BLUD RSUD Doloksanggul," kata Happy.
Sementara tahun 2023 ini, Happy belum dapat memberikan penjelasan berapa yang sudah terserap. "Maaf Pak, saya rasa sudah cukup info kami ya, karena sudah kami jawab tadi di atas," ujar Happy.
** Kalau Tidak Transparan, Jangan Jadi Pejabat Publik
Menanggapi itu, Pengamat Publik Erikson Simbolon mengaku kecewa dengan sikap Direktur RSUD Doloksanggul yang tidak terbuka soal anggaran.
Dikatakannya, sikap Direktur RSUD Doloksanggul itu menandakan bukan seorang pejabat publik. "Kalau tidak transparan, ya jangan jadi pejabat publik," katanya.
Dijelaskanya, sebagai pejabat publik harus transparansi dalam setiap kebijakan dalam mengelola anggaran agar masyarakat bisa memahami tujuan dari setiap pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan.
"Sebagai pejabat publik harus buka setransparan mungkin. Jangan sampai ada opini masyarakat dalam pengelolaan anggaran ada main-main," ucap Erikson.
Untuk itu, ia berharap agar Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor untuk mengangkat seorang pejabatnya yang benar-benar memahami tugas, fungsi dan mau transparan dalam kebijakan yang telah dikelolanya dalam anggaran. (gam) Editor : Metro Daily