JAKARTA, METRODAILY — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan merespons wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu yang sebelumnya disuarakan sejumlah fraksi di DPRD Tapteng.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Kemendagri telah menurunkan tim ke Tapanuli Tengah untuk memediasi konflik antara DPRD dan Bupati Masinton.
"Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana," kata Tito usai menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026) malam.
Baca Juga: Kejari Toba Musnahkan 99,1 Gram Sabu, 787,98 Gram Ganja dan 80 Ekstasi
Tito tidak menjelaskan lebih jauh mengenai proses maupun hasil mediasi tersebut.
"Iya untuk mediasi," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta konflik antara Bupati Masinton dan pimpinan DPRD Tapteng segera diselesaikan. Dia mengingatkan, perseteruan politik tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan dan merugikan masyarakat.
"Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai karena yang kasihan masyarakat," kata Bobby, Rabu malam.
Bobby menyoroti kondisi Tapteng yang menjadi salah satu daerah di Sumatera Utara yang terdampak cukup parah bencana banjir dan longsor pada 2025.
Baca Juga: Kodim 0210/TU Gandeng Polisi Militer dan Polres Taput Sosialisasi Tertib Berkendara
Menurut dia, hingga kini penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Tapteng masih berjalan lebih lambat dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
"Apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah lain," katanya.
Lima Partai Sempat Dorong Pemakzulan
Wacana pemakzulan Masinton sebelumnya disuarakan lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.
Kelima partai tersebut menggelar pertemuan pada Jumat (4/9/2026) untuk membahas sejumlah persoalan yang dinilai mengganggu jalannya pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Baca Juga: Barcelona Bantai Feyenoord 5-1, Raphinha dan Yamal Sumbang Gol
Politikus Gerindra Hazmi Arif Simatupang, yang saat itu menjadi juru bicara pertemuan lima pimpinan partai, menyebut roda pemerintahan Tapteng tidak berjalan optimal. Mereka juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dinilai tidak profesional.
"Ini disebabkan banyaknya penyelewengan anggaran. Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," kata Hazmi, Sabtu (5/9/2026).
Hazmi juga menyebut penyerapan APBD Tapteng Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru sekitar 30 persen.
"Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan," ujarnya.
Baca Juga: Eks Napi Lapas Narkotika Siantar Terlibat Scamming, Dipindah ke Nusakambangan
Menurut Hazmi, rendahnya penyerapan anggaran berpotensi menghambat program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dia juga menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tapteng telah dipanggil dan diingatkan Kemendagri terkait kondisi tersebut.
Selain persoalan anggaran, lima partai tersebut menyoroti penanganan bencana banjir. Mereka menilai respons pemerintah daerah lambat dan penyaluran bantuan kepada korban belum maksimal.
"Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan banjir. Bahkan sejumlah protes muncul karena bantuan dinilai belum tersalurkan secara baik," kata Hazmi.
Baca Juga: Anjing Lepas Mengamuk di Simalungun, 9 Warga Digigit
Gerindra Belakangan Tarik Diri
Namun, perkembangan politik di Tapteng kemudian berubah. DPC Gerindra Tapteng menyatakan tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama terkait wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu.
Sebelumnya, Hazmi dalam video pernyataannya menyebut pihaknya duduk bersama untuk menyikapi kondisi kepemimpinan Masinton yang dinilai lalai dan lemah dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi dalam video tersebut.
Baca Juga: GPM Digelar di 10 Kecamatan Simalungun, Beras SPHP Dijual Rp58 Ribu
Dengan masuknya tim Kemendagri, konflik antara eksekutif dan legislatif di Tapteng kini mendapat penanganan langsung dari pemerintah pusat melalui proses mediasi. (net)
Editor : Editor Satu