MEDAN, METRODAILY – Polemik kepengurusan Partai Golkar Sumatera Utara segera memasuki babak akhir. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyebut pelantikan Ketua dan jajaran pengurus DPD Golkar Sumut diperkirakan digelar paling lambat minggu kedua September 2026.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, tahapan internal yang menjadi kewenangannya telah diselesaikan sejak beberapa bulan lalu. Proses kemudian berlanjut di internal DPP melalui bidang terkait hingga Sekretaris Jenderal.
Kini, keputusan final berada di tangan Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Baca Juga: MU Resmi Datangkan Carlos Baleba, Dibeli dari Brighton £65 Juta
“Kalau saya, tugas saya sudah selesai beberapa bulan yang lalu. Prosesnya sekarang sudah di internal DPP, sudah melalui bidang terkait dan Sekjen. Tinggal menunggu keputusan dari Ketua Umum,” ujar Doli, Rabu (26/8).
Tinggal Tunggu Ketum
Doli mengatakan, berdasarkan komunikasi terakhir dengan pihak terkait, agenda kepengurusan Golkar Sumut sudah dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia mengaku sempat bertemu Salomon sekitar tiga hari sebelum memberikan keterangan tersebut dan membahas perkembangan agenda pelantikan.
Dari komunikasi itu, ia memperkirakan agenda resmi kepengurusan Golkar Sumut digelar paling lambat pada pekan kedua September.
Baca Juga: Frenkie de Jong Masuk Daftar Jual Barcelona, Kapten Tim Bakal Dilepas?
“Kalau berdasarkan pertemuan dengan Pak Salomon tiga hari lalu, paling lambat minggu kedua September sudah ada acara di Sumatera Utara,” katanya.
Meski begitu, Doli menegaskan tanggal dan format agenda tetap menjadi kewenangan DPP. Ia meminta kader tidak berspekulasi mengenai dinamika yang berkembang sebelum keputusan resmi dikeluarkan.
Bantah Perebutan Kekuasaan
Doli juga membantah isu mengenai perebutan kekuasaan maupun intervensi pihak luar dalam proses penentuan kepengurusan Golkar Sumut.
Baca Juga: Martinelli Siap Tinggalkan Arsenal, Al Hilal Sodorkan Tawaran hingga €65 Juta
Menurutnya, setiap dinamika dalam proses organisasi merupakan bagian dari mekanisme internal partai. Ia menegaskan keputusan tertinggi berada di tangan Ketua Umum dan seluruh kader wajib menghormatinya.
“Enggak ada itu perebutan kekuasaan atau intervensi dari luar. Di partai itu kekuasaannya tunggal. Keputusan tertinggi ada di Ketua Umum dan semua harus mengikuti keputusan Ketua Umum,” tegasnya.
Ia meminta dinamika komunikasi di internal partai tidak diterjemahkan sebagai konflik perebutan kekuasaan.
“Partai punya mekanisme sendiri. Kita harus menjaga marwah dan martabat partai. Kalau ada dinamika, itu bagian dari komunikasi dan proses internal, bukan karena ada intervensi dari luar,” katanya.
Baca Juga: Liam Delap Segera Tinggalkan Chelsea, Nottingham Forest Tebus £50 Juta
Dengan tahapan di tingkat DPP disebut telah memasuki fase akhir, kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut kini tinggal menunggu keputusan final Ketua Umum.
Jika jadwal yang disampaikan Doli terealisasi, paling lambat pada minggu kedua September 2026, Golkar Sumut akan memiliki kepengurusan definitif sekaligus membuka fase baru konsolidasi partai di Sumatera Utara. (san/ram/smg)
Editor : Editor Satu