MEDAN, METRODAILY – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD).
Aspirasi tersebut, menurutnya, akan menjadi dasar penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Penegasan itu disampaikan Surya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut tentang Laporan Hasil Reses II Tahun Sidang II/2025–2026 di Gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (25/2/2026).
Aspirasi dari 33 Kabupaten/Kota
Usai mendengarkan laporan hasil reses, Surya menyampaikan bahwa Pemprov Sumut perlu menindaklanjuti berbagai usulan tersebut karena merupakan kebutuhan riil masyarakat di 33 kabupaten/kota atau 12 daerah pemilihan (Dapil) se-Sumatera Utara.
“Tentunya apa yang telah diusulkan akan dinantikan realisasinya oleh masyarakat. Dalam hal lain, masyarakat juga diharapkan memahami bahwa pemerintah memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pendanaan,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan setiap aspirasi akan diurutkan berdasarkan skala prioritas dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta rencana kerja perangkat daerah (RKPD).
Apresiasi untuk DPRD
Surya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan reses dan menyosialisasikan program serta kegiatan pemerintah kepada masyarakat.
“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah melaksanakan reses dan menyampaikan laporan hasilnya,” katanya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan sebagai juru bicara dari masing-masing Dapil menyampaikan hasil reses yang dilaksanakan pada 5–14 Februari 2026.
Berbagai aspirasi yang dihimpun mencakup peningkatan pelayanan publik, perbaikan infrastruktur, pengawasan kerusakan lingkungan, hingga optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC).
Juru bicara tim reses DPRD Sumut, Hendra Cipta, berharap pemerintah aktif melakukan pengawasan lingkungan serta memperkuat sosialisasi program UHC agar manfaatnya lebih dipahami masyarakat.
Selain itu, penanganan bencana juga menjadi sorotan agar dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama pemerintah pusat serta kabupaten/kota. (Rel/dis)
Editor : Editor Satu