ASN Boleh Memilih, tak Boleh Kampanye

Editor Satu • Dipublikasikan Senin, 7 Oktober 2024 | 09:05 WIB
Rakor Pemerintahan Pemkab Simalungun.
Rakor Pemerintahan Pemkab Simalungun.

SIMALUNGUN, METRODAILY - Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak pilih dalam Pemilu ataupun Pilkada. Hanya saja, dilarang mengikuti kegiatan kampanye. Jika ketahuan mengikuti kampanye, maka harus siap menerima konsekuensi.

"Ada rambu-rambu yang harus dijalani dan dipatuhi, ada netralitas ASN. Bukan tidak boleh memilih, tolong diperhatikan dengan serius. Jika ada ASN sengaja ikut berkampanye, akan mendapatkan konsekuensi sesuai aturan yang telah ada," tegas Plt Bupati Simalungun Zonny Waldi di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan di Balei Harungguan Djabanten Damanik Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Kamis (3/10).

Rakor membahas persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, dan dipimpin langsung Zonny Waldi didampingi Sekda Esron Sinaga.

Zonny menyampaikan, dalam rangka menjaga dan keikutsertaan pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

"Tolong juga diinformasikan kepada pegawai-pegawai yang di lapangan agar tidak melakukan kegaduhan di masyarakat," pinta Zonny.

DI sisi lain, Zonny mengingatkan kepada beberapa OPD terkait penyerapan dan penggunaan anggaran agar dilaksanakan secara maksimal hingga ke tingkat nagori maupun kecamatan.

"Jangan lengah walaupun dalam masa Pilkada Serentak tahun ini. Dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus diperbaiki," pungkas Zonny.

Sebelumnya, Sekda Esron Sinaga meminta kepada perangkat daerah untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur Forkopimda Kabupaten Simalungun dan Forum Pimpinan Nagori hingga kecamatan untuk membangun sinergitas antar instansi dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.

"Diminta kepada kita semua agar dapat menjaga kemarwahan seorang ASN untuk menjaga netralitas di lingkungan masing-masing, supaya pembangunan dan kemasyarakatan berjalan normal dan lancar," ujarnya.

Selain itu, Esron menekankan untuk terus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, seperti mempercepat informasi dan surat-menyurat serta administrasi agar mempermudah masyarakat.

"Kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga dan terealisasinya target-target kita untuk membangun Simalungun," ujar Esron.

Rapat juga membahas berbagai persoalan yang terjadi tengah-tengah masyarakat, seperti persediaan air minum, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, kebutuhan masyarakat yang bersubsidi, bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran, dan disiplin ASN dalam melaksanakan tugas.

Rakor diikuti Staf Ahli Bupati Simalungun, Asisten, para pimpinan perangkat daerah, 32 camat, pengulu nagori, lurah, serta Kepala UPTD/Koordinator Wilayah, baik puskesmas maupun pendidikan se-Kabupaten Simalungun. (esa)

Editor : Editor Satu
asn netral