MEDAN, METRODAILY — Jaksa Agung Muda Inteligen Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyampaikan beberapa pesan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada November 2024. Salah satunya soal pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan politik uang.
"Dengan mengedukasi masyarakat bahwa politik uang dan lain-lain yang sifatnya dapat mempengaruhi pemilih itu diefektifkan ditengah-tengah masyarakat agar Pilkada dapat berjalan dengan baik dan sebagai bagian dari pengawasan yaitu Media Sentra Gakkumdu," kata Ketua Tim sekaligus Kepala Seksi Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung RI, Christian SH saat bertemu dengan jajaran Bawaslu Sumut pada 15 Mei 2024.
Menurut Christian, hal-hal lain dapat dibangun koordinasi dan komunikasi kepada pihaknya melalui Bidang Intelijen yakni dengan mengoptimalkan posko Pemilu di seluruh Indonesia terkhusus Provinsi Sumut dengan cara memetakan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) Pemilu.
"Posko-posko tersebut dapat memberi rekomendasi kepada para penyelenggara agar Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan aman,” katanya.
Disampaikannya tujuan kedatangan pihaknya sesuai perintah pimpinan untuk melihat dan mendengar secara langsung khususnya terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Sumut.
"Kami mau mendengarkan apa yang menjadi situasi terkini dan bagaimana kecenderungannya dari pimpinan Bawaslu Sumut,” ujar Christian.
Tujuan kedatangan mereka ini juga merupakan tindak lanjut dari Rakernis Bidang Intelijen pada 2023 kepada seluruh satuan kerja Bidang Intelijen di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
Ketua Bawaslu Sumut, M Aswin Diapari Lubis, mengatakan pengalaman penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari 2024 oleh seluruh perangkat jajaran pengawas, sangat penting dalam menyukseskan Pilkada serentak perdana ini.
Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk terus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi di lapangan pada wilayah kerjanya masing-masing, sehingga penyelenggaraan Pilkada berjalan aman dan kondusif.
“Lembaga pengawas selalu juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan," ujarnya didampingi Kordiv Penanganan Pelanggaran, Johan Alamsyah dan Kordiv Hukum, Payung Harahap.
"Kebijakan dari Bawaslu RI adalah mengefektifkan pencegahan. Bahwa kali ini kebijakan keberhasilan Bawaslu adalah diukur dari bagaimana pencegahan dilakukan kepada masyarakat daripada penindakan," imbuh Johan.
Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu yang lalu, diakui pihaknya untuk wilayah Sumut ada permasalahan seperti yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
"Misalnya terkait selisih data pemilih, tetapi bisa dan sudah diatasi," katanya.
Payung Harahap menyampaikan persentase gesekan konflik di masyarakat terjadi penurunan kasus dibandingkan Pemilu 2019.
“Pada Pemilu 2024 ini gesekan di masyarakat menurun dan kesadaran masyarakat juga terbangun untuk melaporkan segala peristiwa yang menyimpang ke Bawaslu, itu artinya Bawaslu ini semakin dirasakan kehadirannya di masyarakat," ujarnya.
Bawaslu Sumut akan lebih berfokus untuk pengawasan di Pilkada serentak sekaitan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), penggunaan media sosial, Aparatur Sipil Negara berkampanye dan kebijakan kepala daerah menjelang akhir masa bakti soal larangan mutasi ASN.
“Harapan kami dengan adanya Sentra Gakkumdu semakin maksimal juga hubungan baik demi terselenggaranya pekerjaan-pekerjaan kita dalam menyampaikan pesan ke masyarakat untuk berdemokrasi dengan baik," pungkas Payung.
Kordiv Humas Datin Bawaslu Sumut, Saut Boangamanalu, mengingatkan pentingnya membangun kerjasama untuk edukasi demokrasi ke masyarakat luas.
"Dalam pesta demokrasi terjadi hal-hal yang mungkin tidak terbiasa, saya pikir lumrah tetapi dalam hal pengawasan tetap dilakukan dengan pendekatan persuasif," ujarnya di tempat terpisah.
Turut hadir jajaran Jamintel Kejagung RI antara lain, Markus Jemi Pasande SH MH selaku Kepala Seksi Gerakan Separatis pada Subdirektorat Ideologi Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, Muhammad Teguh Robby Anggoro SH MH selaku Jaksa Muda, Indra Ahmadi Effendi Hasibuan SH selaku Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan pada Bidang Intelijen Kejati Sumut, Jekson P Lumbanbatu SH dan staf Lihai Fanhara, SKom. (*)
Editor : Prans Metro