MEDAN, METRODAILY — Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tancap gas soal tindak lanjut hasil rapat koordinasi dan diseminasi petunjuk teknis penyusunan keterangan tertulis Bawaslu RI pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi atau MK
Salah satu langkah, Bawaslu Sumut melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU di MK. Kegiatan tersebut dihadiri ketua dan anggota Bawaslu kabupaten/kota se Sumatera Utara serta 1 orang staf sekretariat yang menanggungjawabi penyusunan keterangan tertulis tersebut, yang digelar sejak pagi hingga malam hari.
Hadir pada pembukaan acara, Kamis, 28 Maret 2024 di Fave Hotel Jalan S. Parman Medan, pimpinan Bawaslu Sumut, Romson Poskoro Purba sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang pada kesempatan tersebut menitikberatkan pada pentingnya kegiatan bimbingan teknis tersebut, guna menyeragamkan pemahaman Bawaslu kabupaten/kota dalam menyusun keterangan tertulis Bawaslu pada sidang PHPU di MK nanti.
Romson mengingatkan dan sekaligus menegaskan bahwa kehadiran dan partisipasi peserta dalam kegiatan ini menjadi salah satu elemen penilaian kinerja bagi Bawaslu kabupaten/kota.
Turut hadir pada acara pembukaan, Anggota Bawaslu Sumut sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Suhadi Sukendar Situmorang.
Suhadi menyampaikan, Bawaslu kabupaten/kota segera menghimpun data-data hasil pengawasan dan menuangkannya dalam Laporan Hasil Pengawasan.
"Penting untuk mendata secara baik semua surat-surat imbauan maupun surat-surat lain yang dikeluarkan oleh Bawaslu kabupaten/kota sebagai langkah tegas pencegahan dan bagian dari pengawasan yang sudah dilakukan," ujarnya.
Suhadi juga menekankan bahwa kegiatan ini outputnya adalah keseragaman penulisan keterangan tertulis yang diperlukan dalam sidang PHPU nanti terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota yang akan digelar setelah usai Lebaran nanti.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu kabupaten/kota sekaligus penanggungjawab kegiatan Bimbingan Teknis, Koordinator Divisi Hukum Diklat Bawaslu Sumut, Payung Harahap, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selain untuk memersiapkan jajaran dalam menghimpun data-data bahan awal penyusunan keterangan tertulis, juga diselenggarakan guna menyeragamkan penulisan keterangan tertulis Bawaslu sesuai dengan format yang sudah diatur dalam Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam PHPU di MK sesuai dengan Keputusan Bawaslu Nomor: 1/HK/K1/03/2024.
Payung kembali mengingatkan peserta terundang untuk serius dan segera mengumpulkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam memersiapkan penyusunan keterangan tertulis Bawaslu pada sidang PHPU nantinya.
Ketua Bawaslu Sumut, M Aswin Diapari Lubis, dalam sambutan dan arahannya sekaligus menutup kegiatan bimtek, mengingatkan kembali jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk selain memersiapkan data dan bahan penyusunan keterangan tertulis PHPU di MK, juga harus memersiapkan mental dan kesehatan jajaran terutama bagi yang belum pernah sampai bersidang di MK.
Menurutnya, keterangan tertulis Bawaslu harus disajikan dengan baik dan jangan sampai terkesan memihak pada para pihak, baik pemohon maupun termohon. Karena Bawaslu pada perkara PHPU bukanlah menjadi salah satu pihak.
"Bawaslu hanya menerangkan dan menjelaskan hasil pengawasannya saja, biarkan hakim mahkamah yang akan menilainya," ujarnya.
Ia menambahkan, lewat kegiatan bimtek ini selain mereview data bahan awal penyusunan keterangan tertulis Bawaslu, juga melakukan simulasi secara langsung kepada peserta untuk menyusun keterangan tertulis Bawaslu pada PHPU di MK.
"Yakni dengan mengambil contoh permohonan Pemilu presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 03, yang sudah dirilis MK di websitenya dan saat ini sudah memasuki sidang pendahuluan," pungkasnya. (*)
Editor : Prans Metro