JAKARTA, METRODAILY – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran akan terus berlanjut hingga 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Pemerintah menargetkan belanja negara pada 2027 berada di kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Dugaan Korupsi Lahan PTPN IV di Siantar, Eslo Simanjuntak Dituntut 3 Tahun Penjara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan efisiensi dan penajaman program belanja akan terus dilakukan guna memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (9/6).
Menurutnya, pemerintah juga akan memperkuat efektivitas subsidi dan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Polres Simalungun Jadi Tuan Rumah Audit Kinerja Itwasum Polri
Bantuan sosial dan subsidi akan diarahkan secara bertahap agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
"Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan DTSN. Program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus diperkuat," ujarnya.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat sinergi berbagai program perlindungan sosial lintas kementerian dan lembaga agar intervensi yang dilakukan lebih terpadu, saling melengkapi, dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Pemanasan Piala Dunia 2026, Spanyol Hajar Peru 3-1
Di sisi lain, harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah juga menjadi fokus kebijakan fiskal 2027. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan mendukung pencapaian program prioritas nasional.
Purbaya menegaskan penguatan belanja kementerian dan lembaga di daerah akan terus didorong melalui berbagai program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
"Penguatan belanja K/L di daerah terus didorong melalui sinergi program yang alokasi penerimaan manfaat berada di daerah seperti percepatan MBG, penguatan Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis," jelasnya. (jp)
Editor : Editor Satu