JAKARTA, METRODAILY – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum efisien dan tidak sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai mencapai Rp8 miliar, di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jembatan desa, yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).
Soroti Prioritas Anggaran Daerah
Prabowo mempertanyakan alokasi anggaran daerah, termasuk penggunaan dana desa yang dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah pusat kerap harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke, saya ambil tanggung jawab. Kita harus terbuka, kita harus fair,” tegasnya.
Mobil Dinas Rp8 Miliar Jadi Sorotan
Selain itu, Prabowo juga mengkritik belanja fasilitas pejabat yang dinilai berlebihan dan tidak efisien.
Ia mengungkap adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis hingga Rp8 miliar.
“Ada pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur sampai Rp8 miliar. Ini menurut saya tidak efisien,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut dirinya menggunakan kendaraan dinas produksi dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.
“Saya Presiden Indonesia, pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya sekitar Rp700 juta, mungkin dengan perlindungan tambahan jadi Rp1 miliar, tapi tidak sampai Rp8 miliar,” katanya.
Dorong Efisiensi dan Tanggung Jawab Kepala Daerah
Prabowo menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik secara tepat sasaran.
Ia juga menyoroti praktik kunjungan kerja yang dinilai perlu lebih diarahkan pada hasil konkret bagi masyarakat.
“Kita minta kesadaran, rasa tanggung jawab. Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu,” tegasnya.
Presiden memastikan pemerintah akan terus mendorong efisiensi belanja daerah serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif atau fasilitas pejabat. (Rel)
Editor : Editor Satu