JAKARTA, METRODAILY – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dari APBN 2026 serta mengusulkan tambahan Rp5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Sumatera pasca bencana hidrometeorologi yang melanda akhir November 2025.
Langkah tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, pemulihan difokuskan pada tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kementerian Pertanian berupaya membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana, baik dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” ujar Mentan Amran.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran APBN Kementan 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan mencapai Rp1,49 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah ringan dan sedang serta perbaikan irigasi senilai Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida sebesar Rp641,25 miliar.
Mentan Amran menegaskan, bantuan diprioritaskan bagi wilayah dengan kerusakan ringan dan sedang agar produksi pangan bisa segera pulih.
Sementara itu, lahan sawah rusak berat membutuhkan sinergi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian ATR/BPN untuk penataan ruang dan Kementerian PUPR terkait perbaikan jaringan irigasi.
Selain anggaran yang telah tersedia, Kementan mengajukan tambahan anggaran Rp5,1 triliun untuk pemulihan menyeluruh di seluruh lokasi terdampak.
“Kebutuhan ini berasal dari pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang harus dilakukan secara komprehensif, sementara program prioritas pertanian berkelanjutan tetap harus berjalan,” kata Mentan Amran.
Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah sebesar Rp3,4 triliun, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, penyediaan pakan ternak Rp262,8 miliar, sarana dan prasarana Rp674,7 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya Rp291 miliar.
Mentan Amran pun meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar alokasi tambahan anggaran tersebut dapat segera direalisasikan.
“Pada kesempatan ini kami memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,” ujarnya.
Selain melalui APBN, Kementan juga menggalang bantuan kemanusiaan. Hingga kini, donasi dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Peduli telah terkumpul Rp75 miliar dan disalurkan dalam tiga tahap bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan longsor tersebut berdampak pada wilayah Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Berdasarkan data per 13 Januari 2026, luas sawah terdampak mencapai 107.324 hektare, dengan 44,6 ribu hektare di antaranya mengalami puso.
Selain sawah, lahan perkebunan non-sawit terdampak seluas 29.310 hektare, hortikultura 1.803 hektare, serta ternak mati atau hilang lebih dari 820 ribu ekor.
Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur pertanian, mulai dari rumah potong hewan, alsintan, balai penyuluhan, bendungan, jaringan irigasi, hingga jalan produksi.
“Data dampak bencana ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui melalui koordinasi dengan pemerintah daerah,” pungkas Mentan Amran. (Rel)
Editor : Editor Satu