JAKARTA, METRODAILY – Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) diminta bertanggung jawab penuh terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga pendistribusian makanan ke sekolah dan penerima manfaat lainnya.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/12/2025).
Menurut Nanik, peran Kepala SPPG tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus aktif secara operasional dan turun langsung ke lapangan guna memastikan standar pelayanan gizi terpenuhi.
“Kepala SPPG harus mengatur jam kerja tim dengan baik dan memastikan semua proses MBG berjalan sesuai standar, dari hulu sampai hilir,” ujar Nanik.
Pembagian Shift Jadi Kunci
Nanik menjelaskan, pengaturan jam kerja menjadi faktor krusial agar seluruh tahapan layanan berjalan optimal dan terawasi.
Pada shift pagi, akuntan SPPG mulai bertugas pukul 08.00–09.00 WIB untuk memantau pembelian bahan baku, mengecek harga dan kualitas di pasar, mengawasi penerimaan bahan, pencucian ompreng dari sekolah, hingga penyimpanan bahan makanan.
“Shift berikutnya, dari sore hingga malam, menjadi tanggung jawab ahli gizi. Mereka masuk sekitar pukul 16.00 atau 17.00 WIB setelah serah terima dari akuntan,” jelasnya.
Ahli gizi bertugas memastikan bahan sesuai rencana menu, mengecek kualitas bahan, serta mengawasi proses pencucian, pemotongan, dan persiapan memasak hingga dini hari.
Kepala SPPG Masuk Dini Hari
Sementara itu, Kepala SPPG mulai bertugas pada pukul 01.00–02.00 WIB, mengambil alih fase paling krusial dalam program MBG, yakni proses memasak dan distribusi makanan.
Kepala SPPG wajib memastikan makanan dimasak dengan benar, matang sempurna, diporsikan sesuai standar gizi, serta didistribusikan tepat waktu kepada penerima manfaat.
“Saya tahu sering kali ahli gizi yang bekerja sampai pagi, bahkan kadang dibantu akuntan,” ujar Nanik, disambut respons peserta sosialisasi.
Distribusi Wajib Dipantau Langsung
Dalam tahap distribusi, Kepala SPPG juga diwajibkan turun langsung ke sekolah, posyandu, dan lokasi penerima manfaat lainnya, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Selain memastikan MBG diterima dengan baik, Kepala SPPG harus sigap menangani kendala di lapangan serta aktif berkoordinasi dengan pimpinan wilayah setempat.
BGN menegaskan, pengawasan langsung dan pembagian jam kerja yang jelas merupakan fondasi penting agar program MBG berjalan efektif, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Jp)
Editor : Editor Satu