JAKARTA, METRODAILY – Kabar soal pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).
“Kita lihat dulu, belum ada arahan dari Bapak Presiden. Kita harus hitung lagi karena ini per lima tahunan. Tahun 2024 kan sudah ada,” ujar Rini.
Meski begitu, Rini menyebut saat ini kementeriannya masih melakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai usulan dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Dua Bandar Sabu Ditangkap saat Duduk Santai di Warung di Bukit Maraja
“Ada beberapa instansi yang sudah mengajukan tambahan PNS, tapi ada juga yang belum karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Terkait belanja pegawai, Rini menegaskan bahwa seluruh gaji PNS ditanggung instansi masing-masing. Kemenpan-RB hanya bertugas menyiapkan formasi dan seleksi jika dibutuhkan.
“Alokasi CPNS biasanya dari instansi masing-masing. Mereka sudah punya perencanaan kepegawaian lima tahunan. Kemenpan hanya memberikan formasi,” terangnya.
Baca Juga: Oktober, Warga Sumut Bisa Berobat Cukup Pakai KTP
ASN Ketahuan Nikmati Bansos
Dalam kesempatan yang sama, Rini juga menyinggung persoalan bantuan sosial (bansos) yang kerap salah sasaran. Ia mengaku mendapat laporan bahwa sejumlah ASN justru ikut menikmati bansos untuk masyarakat miskin.
“Saya juga dapat data katanya banyak ASN yang dapat bantuan untuk kemiskinan. Itu ada datanya, tapi saya belum lihat berapa orang,” ungkapnya.
Menurutnya, masalah utama ada pada data antar lembaga yang tidak terhubung, sehingga satu orang bisa menerima berbagai macam bantuan.
“Bahkan ketika tepat sasaran, karena datanya tidak interoperable, satu orang bisa dapat bantuan dari berbagai program sekaligus,” jelasnya.
Baca Juga: Jenazah Zetro Purba Korban penembakan di Peru Tiba di Jakarta, Tangis Pecah
Rini juga menyoroti anggaran pemerintah yang masih banyak tersedot untuk rapat dan konsinyering, bukan pembangunan sistem penyaluran bantuan.
“Banyak sekali program kemiskinan tidak sampai ke masyarakat. Sering uang habis hanya untuk rapat, padahal yang dibutuhkan adalah sistem agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan pesan Presiden Prabowo:
“Setiap rupiah dari anggaran harus punya dampak ke masyarakat. Percuma anggaran triliunan kalau tidak dirasakan rakyat,” tandas Rini. (dtc)