JAKARTA, METRODAILY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah untuk memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta meningkatkan kewaspadaan dini di wilayah masing-masing.
Instruksi itu disampaikan lewat dua surat edaran resmi tertanggal 2 dan 3 September 2025. Salah satunya, Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK yang diteken Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA, menekankan pentingnya optimalisasi Satlinmas dalam menjaga ketertiban umum.
“Satlinmas harus aktif membantu pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang kondusif. Termasuk menggiatkan kembali Pos Ronda untuk mendukung Siskamling di tingkat RT dan RW,” ujar Tito dalam surat edaran, Senin (8/9).
Baca Juga: Jaringan Sabu ‘Pak YO’ di Simalungun Terbongkar, 5 Anggota Ditangkap, Bos Besar Ikut Gol
Selain itu, Mendagri juga menegaskan setiap potensi gangguan keamanan harus segera dilaporkan melalui aplikasi SIM Linmas sebagai Satu Data Nasional.
Dalam surat lainnya, Nomor 000.10.3/e-748/Polpum, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar menegaskan agar kepala daerah selaku Ketua Forkopimda dan camat sebagai Ketua Forkopimcam meningkatkan deteksi dini potensi unjuk rasa dan kerawanan sosial.
Langkah antisipasi, kata Tito, tak bisa hanya mengandalkan aparat. Perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.
Baca Juga: PBSI Simalungun Gelar Kejuaraan Bulutangkis Antar Pelajar 2025
Ia juga mendorong digelarnya kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, mulai dari dialog publik, bakti sosial, penyaluran bansos, hingga pasar murah. Selain itu, kepala daerah diminta aktif menyebarkan pesan perdamaian, kesejukan, dan persatuan guna menangkal hoaks, ujaran kebencian, serta provokasi.
“Semua langkah tersebut wajib dilaporkan ke Mendagri melalui Ditjen Polpum,” tegas Tito.
Instruksi ini menjadi sinyal keras agar seluruh kepala daerah lebih sigap dalam menjaga kondusivitas wilayah, terutama menghadapi dinamika sosial politik dan potensi meningkatnya aksi unjuk rasa. (jp)
Editor : Editor Satu