JAKARTA, METRODAILY – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti besarnya anggaran Polri untuk pengendalian massa sepanjang 2021–2025 yang mencapai Rp2,6 triliun.
Dana jumbo tersebut dinilai justru mengancam demokrasi karena digunakan membeli berbagai instrumen represif.
“Anggaran besar ini digunakan untuk peluru karet, tongkat baton, amunisi huru-hara, hingga drone pelontar gas air mata. Semua itu dikenal sebagai instrumen represif dalam menghadapi demonstrasi,” ujar Gurnadi Ridwan, Peneliti Seknas FITRA, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025).
Menurut FITRA, unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara. Namun, aksi demonstrasi kerap berujung pada tindakan represif aparat.
“Jika negara terus mengalokasikan anggaran untuk alat represif tanpa evaluasi menyeluruh, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan warga, tapi juga kualitas hukum dan demokrasi,” tegas Gurnadi.
FITRA mencatat, meski anggaran gas air mata sempat diturunkan pascainsiden Tragedi Kanjuruhan 2022, belanja tongkat baton justru melonjak hingga Rp1 triliun sepanjang 2021–2025.
Sementara, belanja drone pelontar gas air mata mencapai Rp18,9 miliar dan peluru karet/pepper projectile Rp49,9 miliar pada 2022.
FITRA menilai anggaran seharusnya diarahkan pada peningkatan kapasitas aparat dengan pendekatan humanis, dialogis, dan berbasis HAM, bukan menambah instrumen represif.
“Anggaran negara harus mengayomi rakyat, bukan menakuti apalagi membungkam suara rakyat. Demokrasi tidak bisa tumbuh dalam suasana ketakutan,” tambahnya.
FITRA pun melayangkan tiga tuntutan utama:
- Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penggunaan alat represif dalam demonstrasi.
- Reorientasi anggaran dari belanja represif menuju pelayanan publik dan penguatan demokrasi.
- Negara dan Polri diminta menyampaikan permintaan maaf atas tindakan represif yang menimbulkan korban jiwa. (Rel/Gam)