JAKARTA, METRODAILY – Proses Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu resmi dimulai. Tercatat, sudah 538 instansi mengusulkan formasi untuk calon aparatur sipil negara (ASN) PPPK Paruh Waktu, Senin (25/8/2025).
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan per 22 Agustus 2025, dari sekitar 1.370.523 honorer yang berpotensi, sudah 1.068.495 orang atau 78 persen diusulkan oleh instansi. Instansi tersebut terdiri dari 49 instansi pusat dan 489 instansi daerah.
“Ini menggembirakan karena progresnya sudah sangat bagus, sudah 1,068 juta atau 78 persen,” ujar Zudan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.
Baca Juga: Satgas Pangan Polda Sumut Temukan Penjualan Beras di Atas HETdi 3 Retail
Meski begitu, masih ada 62 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan PPPK Paruh Waktunya, meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, hingga Kota Malang.
Potensi honorer yang belum diusulkan mencapai 235.533 orang, termasuk 66.495 orang atau 4,9 persen yang sama sekali tidak diajukan karena alasan anggaran, status tidak aktif, tidak ada kebutuhan, hingga meninggal dunia.
Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, menegaskan PPPK Paruh Waktu merupakan masa transisi sebelum pengangkatan resmi menjadi PPPK, lengkap dengan NIPPPK.
Baca Juga: Pakai Gotong, Mixnon Andreas Simamora Dilantik Lagi Sebagai Sekda Simalungun
“PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN. Ini masa transisi ketika aspek keuangan belum terpenuhi, tapi status hukum sudah dinaikkan,” jelas Aba.
Selain itu, KemenPANRB menyiapkan empat formasi khusus untuk honorer lulusan SD-SMP, yaitu Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.
Update pengangkatan CPNS 2024 menunjukkan 99,72 persen sudah mendapat SK, sedangkan PPPK Tahap I 87,68 persen.
Baca Juga: Kejati Sumut Selidiki Dugaan Korupsi Rp97 Miliar Pembangunan Gedung UMKM USU
Untuk PPPK Tahap II, baru 25,42 persen usulan masuk ke BKN dan 8,47 persen telah memperoleh SK. BKN terus mendorong instansi untuk segera mengajukan NIPPPK, batas terakhir pada 10 September 2025. (jp)
Editor : Editor Satu