Awas, Gratifikasi Modus THR!

Metro Daily • Dipublikasikan Senin, 17 April 2023 | 12:45 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/4). (f: metro/kdc)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/4). (f: metro/kdc)
JAKARTA, METRODAILY - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan prihatin soal adanya penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara yang bermodus pemberian tunjangan hari raya (THR).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, modus pemberian THR sebagai bentuk gratifikasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) beberapa kali ditemui dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Terkini, modus THR terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Jumat (15/4/2023).

Yana diduga menerima suap dalam proyek pengadaan closed circuit television (CCTV) dan internet service provider (ISP) untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat tahun anggaran 2022-2023.

"Modus korupsi untuk pemberian THR juga menjadi perhatian kami setelah pada tangkap tangan KPK sebelumnya juga salah satunya untuk pemberian THR," kata Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/4//2023).

"KPK mengingatkan kembali kepada para pejabat publik dan seluruh ASN untuk menghindari penerimaan gratifikasi pada Hari Raya ini yang rentan adanya konflik kepentingan," ucap dia.

Modus THR sebagai gratifikasi atau suap terhadap pejabat negara juga terjadi dalam pelaksanaan OTT beberapa waktu lalu.

Direktur Prasarana pada Direktorat Jenderal Perkeretaapaian (DJKA) Kementerian Perhubungan Harno Trimadi diduga menerima suap Rp 1,2 miliar yang diduga digunakan untuk THR. Harno merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, uang miliar itu diberikan oleh Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan Parjono selaku VP terkait proyek perbaikan pelintasan sebidang Jawa-Sumatera.

“Penerimaan uang ini dari hasil pemeriksaan di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya (THR),” kata Tanak dalam konferensi pers di KPK, Kamis (13/4) dini hari.

Sementara itu, KPK mengamankan uang sebesar Rp924 juta dalam pecahan rupiah, dollar Singapura, Ringgit Malaysia, dollar Amerika Serikat, dan Baht Thailand terkait penangkapan terhadap Yaya Mulyana.

Selain itu, tim penindakan KPK mengamankan sepasang sepatu merek Louis Vuitton tipe Cruise Charlie Sneaker 1A9JN8 berwarna putih, hitam, dan cokelat dengan total seluruhnya setara senilai Rp924,6 juta.

Setelah melakukan pendalaman dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK menaikkan status perkara dugaan suap ini ke penyidikan dan menetapkan 6 orang tersangka. Selain Yana, KPK menetapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandung yang baru saja dilantik, Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal sebagai tersangka.

Kemudian, pihak swasta bernama Benny selaku Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA), Manager PT SMA Andreas Guntoro dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) Sony Setiadi turut ditetapkan sebagai tersangka.
Keenamnya diduga melakukan tindak pidana suap terkait pengadaan CCTV dan jasa jaringan internet program Bandung Smart City Tahun Anggaran 2022-2023. Dalam perkara ini, Yana, Dadan, dan Khairul Disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, SS, AG, dan BN yang disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kdc) Editor : Metro Daily
Gratifikasi Modus THR