SIANTAR, METRODAILY – Pemerintah Kota Pematangsiantar mencatat lonjakan signifikan dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) setelah menerbitkan regulasi Gerakan Literasi dan Numerasi.
Skor IPLM Kota Pematangsiantar melonjak dari 60,52 pada 2023 menjadi 89,92 pada 2024 atau naik hampir 30 poin dan masuk kategori “Sangat Tinggi”.
Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang, menyebut capaian tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan berbasis data dan kolaborasi multipihak mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan daerah.
Baca Juga: Yuni Shara Siapkan Konser 35 Tahun Berkarya, Gandeng Kris Dayanti
“Literasi bukan sekadar kemampuan membaca, tetapi kemampuan fungsional yang menentukan daya saing masyarakat dan kesejahteraan daerah,” kata Junaedi dalam “Dialog Publik Peningkatan Literasi dan Numerasi Sumatra Utara” di Batanghari Coffee & Dining, Medan, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, peningkatan drastis itu terjadi setelah Pemerintah Kota Pematangsiantar menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Gerakan Literasi dan Numerasi sebagai payung hukum berbagai program literasi di sekolah maupun masyarakat.
Data IPLM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2022, skor IPLM Pematangsiantar berada di angka 59,12 dengan kategori sedang. Angka itu naik menjadi 60,52 pada 2023, sebelum melonjak tajam menjadi 89,92 pada 2024.
Baca Juga: Dikonfirmasi Soal Truk Kayu Gelondongan, Kapolsek Pulau Raja Arahkan ke Polres Asahan
“Naik hampir 30 poin itu bukan hal biasa. Ini hasil implementasi nyata regulasi literasi dan numerasi di lapangan,” ujarnya.
Junaedi menjelaskan, kebijakan tersebut disusun menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA), yakni instrumen untuk mengukur peluang, biaya, serta dampak sebuah kebijakan sebelum diterapkan.
Penyusunan regulasi dilakukan melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD) dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Bagian Hukum, hingga komunitas literasi.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak ingin melahirkan aturan yang sekadar formalitas, melainkan kebijakan yang benar-benar dapat diimplementasikan dan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan.
Baca Juga: MTsN 3 Labura Borong Juara di Ajang Pramuka MAN 1 Medan 2026
Salah satu implementasi nyata regulasi tersebut adalah kewajiban membaca selama 15 menit sebelum proses belajar dimulai setiap hari di sekolah. Buku bacaan disuplai melalui kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip.
Program itu diperkuat dengan pelatihan guru pustakawan, pengintegrasian literasi ke seluruh mata pelajaran, hingga penyediaan pojok baca di setiap kelas.
Tak hanya di lingkungan sekolah, gerakan literasi juga diperluas ke masyarakat. Pemerintah Kota Pematangsiantar bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional menghadirkan 1.000 judul buku di setiap kelurahan.
Baca Juga: Honda Beat Tabrakan dengan Bus Sartika di Jalinsum Asahan, Remaja 14 Tahun Luka Berat
Selain itu, Dinas Arsip dan Perpustakaan menghadirkan berbagai inovasi seperti Arpus Challenge, pojok baca digital di Mal Pelayanan Publik, hingga pengembangan podcast literasi di bus sekolah.
“Antusiasme masyarakat juga meningkat setelah akses buku semakin mudah. Kehadiran layanan baca dan kegiatan literasi membuat siswa lebih aktif dan percaya diri,” katanya.
Junaedi menambahkan, dampak gerakan literasi mulai terlihat pada capaian pendidikan, khususnya tingkat SMP. Nilai indikator pendidikan tingkat SMP pada 2023 tercatat 71,68 dan meningkat menjadi 79 pada 2024.
Baca Juga: SMA Negeri 1 NA IX-X Jemput Bola SPMB 2026, Sosialisasi Menjangkau Belasan Desa dan Sekolah
Pemerintah Kota Pematangsiantar juga rutin menggandeng komunitas literasi untuk menggelar berbagai kegiatan setiap semester, mulai dari lomba pidato Bahasa Inggris, storytelling, lomba sains, hingga literasi demokrasi yang melibatkan pelajar SD hingga SMA.
Menurut Junaedi, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, komunitas, dan mitra pembangunan seperti Tanoto Foundation.
Ia berharap capaian Pematangsiantar dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera Utara dalam membangun budaya literasi yang berkelanjutan.
“Literasi adalah investasi jangka panjang. Keberlanjutannya bergantung pada kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, sekolah, maupun komunitas,” pungkasnya. (Mea)
Editor : Editor Satu