MEDAN, METRODAILY – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penugasan kepada 248 kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Sumut.
Pada kesempatan tersebut, Bobby secara tegas mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.
Penyerahan SK berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (19/1/2026).
“Saya minta tolong benar-benar pahami manajemen keuangan, agar tidak ada lagi kasus-kasus keuangan di sekolah, agar tidak ada lagi pungli-pungli, tidak ada lagi anak yang terbebani pendidikannya karena biaya,” ujar Bobby usai penyerahan SK.
Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk menggratiskan biaya pendidikan di seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri.
Target awal ditetapkan pada tahun 2029, namun diharapkan dapat dipercepat menjadi 2027 atau 2028.
“Target kita 2029, seluruh sekolah di Sumut harus sudah bisa gratis. Tahun ini selain di Nias, kita tambah lagi lima di daerah terdampak bencana, jadi harusnya bisa maju lagi,” kata Bobby.
Selain persoalan biaya pendidikan, Bobby menekankan pentingnya peningkatan kualitas peserta didik di Sumut.
Ia menyoroti masih rendahnya rata-rata nilai siswa yang tercermin dari hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.
“Tim pengajar dan guru harus memahami mekanisme pembelajaran agar nilai rata-rata yang masih rendah di Sumut bisa meningkat,” ujarnya.
Bobby juga mengingatkan para kepala sekolah agar bekerja secara profesional dan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumut, karena hal tersebut akan menjadi dasar penilaian kinerja.
“Selamat bertugas. Mudah-mudahan tanggung jawab yang diberikan membawa kebaikan bagi anak didik,” tutup Bobby.
Dari total 248 kepala sekolah yang menerima SK penugasan, terdiri atas 161 kepala SMA, 80 kepala SMK, dan 7 kepala SLB.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta para kepala OPD terkait. (rel)
Editor : Editor Satu