JAKARTA, METRODAILY – Sekitar 200 kepala daerah di Indonesia akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan program Sekolah Rakyat (SR).
Penandatanganan MoU ini dijadwalkan berlangsung akhir April atau awal Mei 2025, dan akan digelar langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, program ini tidak hanya fokus pada pembangunan gedung baru, tetapi juga pemanfaatan dan revitalisasi aset milik pemerintah daerah.
“Ini bukan proyek biasa. Sekolah Rakyat adalah wujud komitmen nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan dari hulunya—melalui pendidikan,” ujar Saifullah, Rabu (9/4).
Sejauh ini, lebih dari 50 lokasi sudah siap membuka Sekolah Rakyat di awal tahun ajaran Juli nanti, tersebar di Jakarta, Bekasi, Magelang, Bandung, hingga Papua.
Targetnya, setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu SR.
Program ini melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian PUPR, Kemenko PMK, Kemendagri, hingga Kantor Staf Presiden.
Seluruh pihak berkolaborasi untuk menyediakan sarana, sistem, dan SDM pendidik.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, pihaknya akan memastikan infrastruktur dasar seperti gedung, asrama, sanitasi, dan fasilitas belajar tersedia secara layak. “Ini bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo: membangun fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Guru Kontrak, Kurikulum Fleksibel
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan, tenaga pengajar SR direkrut dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pra-jabatan dan tidak terikat status ASN. Mereka dikontrak khusus, mengajar full-time, bahkan bisa lintas mata pelajaran.
Baca Juga: Zaskia Sungkar Bongkar Masa Raffi Ahmad: Dari Drama Cewek Sampai Ngumpet di Apartemen
“Kurikulumnya berbasis pendekatan individual. Siswa bisa masuk kapan saja, dengan capaian belajar yang menyesuaikan kondisi masing-masing. Multi entry, multi exit,” jelas Mu’ti.
Sistem penerimaan peserta didik akan diintegrasikan dengan Dapodik dan DTSEN. Fokusnya menyasar anak dari keluarga miskin ekstrem yang tidak terdata di sekolah formal.
“Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat membentuk karakter lewat sistem asrama. Pendidikan yang membebaskan, tanpa meninggalkan disiplin dan arah,” tambahnya.
Dengan sinergi antar kementerian dan dukungan penuh kepala daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi motor perubahan bagi generasi muda yang selama ini tertinggal akses pendidikan. (Jp)
Editor : Editor Satu