SEMARANG, METRODAILY – Wacana meliburkan sekolah selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan 2025 terus menjadi perbincangan publik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.
“Nanti tunggu saja,” ujar Abdul Mu’ti saat kunjungan ke SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah, Senin (6/1).
Ia menyebut bahwa keputusan ini harus melibatkan lintas kementerian di bawah koordinasi Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Masih dalam Pembahasan Antar-Kementerian
Wacana libur sekolah selama Ramadhan mencuat seiring dengan awal bulan suci yang diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025. Namun, Abdul Mu’ti meminta masyarakat untuk bersabar karena kebijakan ini memerlukan kajian mendalam dan keputusan bersama dari berbagai pihak.
"Keputusan ini akan melibatkan lintas kementerian, jadi kita belum bisa memastikan. Semua masih menunggu sidang kabinet,” tambahnya.
Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, juga mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai libur sekolah selama Ramadhan masih dalam tahap awal. “Iya, memang ada wacana, tapi kami di Kementerian Agama belum membahas lebih lanjut,” kata Syafi’i.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa madrasah dan pondok pesantren di bawah naungan Kementerian Agama biasanya sudah memiliki tradisi libur selama bulan Ramadhan.
“Di lingkungan pesantren, libur Ramadhan sudah menjadi kebiasaan. Untuk sekolah umum, kebijakan serupa sedang dipertimbangkan,” ujar Nasaruddin.
Namun, Nasaruddin menekankan bahwa keputusan meliburkan sekolah umum selama satu bulan masih memerlukan pertimbangan matang, termasuk dampaknya pada kalender akademik dan pelaksanaan ujian.
Baca Juga: Femmy Permatasari Habiskan Rp700 Juta untuk Operasi Plastik di Korea Selatan
Wacana Ujian Nasional
Selain wacana libur Ramadhan, rencana pemberlakuan kembali Ujian Nasional (UN) di era pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi perhatian. Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan terkait UN dan kebijakan zonasi pendidikan masih menunggu pembahasan dalam sidang kabinet.
“Kami masih dalam tahap evaluasi dan menunggu keputusan bersama. Zonasi dan UN adalah isu strategis yang harus dibahas lintas sektor,” jelasnya.
Jika diterapkan, kebijakan libur sekolah selama Ramadhan akan menjadi langkah besar yang memerlukan penyesuaian kurikulum dan kalender akademik.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendidikan, tradisi keagamaan, dan kepentingan siswa.
Sambil menunggu keputusan resmi, masyarakat diminta untuk tetap mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait libur Ramadhan dan program pendidikan lainnya. (net)
Editor : Editor Satu