MEDAN, METRODAILY — Anggota DPRD Medan Sri Rezeki menyayangkan pemotongan anggaran sebesar 41 persen yang dialami Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan. Menurutnya, pemangkasan tersebut berdampak langsung pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pemotongan anggaran di Diskop UKM Perindag ini berdampak pada kegiatan pemberdayaan dan pelatihan UMKM, padahal mereka adalah ujung tombak perekonomian,” kata dia usai rapat evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Komisi III DPRD Medan bersama Diskop UKM Perindag, Rabu (4/6/2025).
Politisi PKS ini menilai, kebijakan efisiensi anggaran tidak seharusnya menghapus kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat kecil. Ia menekankan agar alokasi anggaran untuk pemberdayaan UMKM justru diperkuat.
“Di masa pandemi Covid-19, UMKM menjadi penyelamat perekonomian kita. Mereka membantu masyarakat bertahan. Karena itu saya berharap anggaran untuk UMKM jangan dipotong. Mereka butuh pembinaan dan dukungan agar bisa berkembang,” ujarnya.
Sri Rezeki mengungkapkan, kebutuhan dana bagi pengembangan UMKM tidak sedikit, mengingat jumlah pelaku UMKM di Kota Medan yang mencapai ratusan ribu. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM, mulai dari penguatan pola pikir hingga pelatihan digital marketing.
“Kami pernah mendampingi UMKM, mulai dari pembentukan mindset hingga pelatihan digital marketing, sampai membantu menyediakan tempat usaha. Semua itu membutuhkan dana yang memadai. Kalau anggarannya dipotong, apa lagi yang bisa kita lakukan?” ungkap anggota Komisi III DPRD Medan ini.
Ia juga mendorong adanya kerja sama dengan pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pengembangan UMKM di Medan.
“Jangan sampai kegiatan pemberdayaan UMKM ini dihilangkan. Ini adalah tugas kami sebagai anggota dewan, khususnya di Komisi III, untuk mengawasi anggaran dan memastikan kegiatan pemberdayaan tetap berjalan,” pungkas Sri Rezeki. (pwh)
Editor : Prans Metro