MEDAN, METRODAILY — Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK menggelar Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan tema “Meninjau Peran dan Tanggung Jawab Lintas Sektor pada Pekerjaan Konstruksi di Kota Medan”, Selasa (11/11/2025) di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan.
FGD ini diikuti 120 peserta dari berbagai stakeholder pengawasan K3, dan dibuka oleh Asisten Ekbang Pemko Medan, Citra Effendi Capah, mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Dalam sambutannya, Citra Effendi Capah menekankan bahwa Kota Medan merupakan kota yang dinamis dan terus membangun, sehingga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi unsur penting dalam setiap proyek konstruksi.
Baca Juga: Disnaker Medan & Rutan Kelas I Latih Warga Binaan Barbershop, Roti & Tempe Bersertifikat
“K3 harus mendapat perhatian mulai dari proses perencanaan pekerjaan fisik sampai bangunan dapat digunakan. Pengawasan optimal membutuhkan keterlibatan semua pihak,” ujar Asisten Ekbang.
Hadir dalam FGD antara lain Anggota Komisi IV DPRD Medan Lailatul Badri, Kepala Sub Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Afriandi Pohan, Kepala Balai K3 Santi, perwakilan Kadis Ketenagakerjaan Sumut, serta Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan.
Gibson Panjaitan menyebutkan, data statistik menunjukkan sektor konstruksi menyumbang angka kecelakaan kerja signifikan, sehingga pengawasan K3 menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Sat Samapta Polres Tanjungbalai Rutin Patroli Kota, Cegah Premanisme
“Permasalahan K3 di lapangan bukan tanggung jawab satu pihak. Ini tanggung jawab kolektif melibatkan Pemerintah Kota, Balai K3, Dinas Ketenagakerjaan, Dewan K3, pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dan akademisi,” tegas Gibson.
FGD ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan aplikatif, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan menumbuhkan kesadaran bahwa K3 bukan biaya tambahan, tetapi prioritas utama dalam pembangunan.
Selain diskusi, Dinas SDABMBK menampilkan pameran advokasi K3, termasuk newsletter, brosur, flyer, dan video edukasi, sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan penerapan K3 di lapangan.
“Pengawasan K3 memerlukan sinergi yang kuat agar lebih optimal, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga audit pasca-proyek,” tambah Gibson.
Baca Juga: Ketua DPRD Labura Dukung Penuh Sekolah Perempuan DMI
FGD ini menegaskan komitmen Pemko Medan untuk mewujudkan proyek konstruksi yang aman, sehat, dan berkualitas, sekaligus melindungi hak dasar pekerja dan memastikan pembangunan kota berjalan lancar. (rel)
Editor : Editor Satu