MEDAN, METRODAILY — Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan menyoroti ketidaksinkronan sejumlah program pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (29/9/2025), juru bicara Fraksi Golkar, Modesta Marpaung, menegaskan Pemko Medan kerap menyusun program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan banyak belanja modal tidak efektif.
“Pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, dan penyediaan fasilitas publik harus menjadi prioritas. Itu yang benar-benar dibutuhkan warga setiap hari. Jangan lagi ada program yang sekadar formalitas tanpa manfaat nyata,” tegas Modesta.
Golkar juga mengkritik lemahnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka menemukan adanya program tumpang tindih antari-nstansi yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
“Sinkronisasi dan koordinasi lintas OPD mutlak dilakukan agar anggaran lebih efisien,” tambahnya.
Tak hanya soal infrastruktur fisik, Golkar menilai pembangunan harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal.
Infrastruktur yang baik diyakini mampu memperlancar aktivitas perdagangan, usaha kecil, hingga sektor menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi kota.
Fraksi ini juga mendesak Pemko Medan meningkatkan pengawasan realisasi anggaran. Menurut Modesta, terlalu banyak program yang berhenti di atas kertas tanpa hasil di lapangan.
“Setiap rupiah dari APBD harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar angka di laporan,” ujarnya.
Selain itu, transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga menjadi catatan penting. Golkar menekankan partisipasi masyarakat harus diperkuat agar aspirasi warga masuk dalam kebijakan anggaran.
Dengan serangkaian kritik itu, Fraksi Golkar berharap P-APBD 2025 tidak lagi menjadi rutinitas administratif semata, melainkan instrumen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Medan. (pwh)
Editor : Editor Satu