MEDAN, METRODAILY — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan 2026 diminta tidak sekadar menjadi pembahasan rutinitas tahunan, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur adalah kebutuhan mendasar warga Kota Medan. RAPBD 2026 harus menjadi jawaban nyata atas persoalan sehari-hari masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi PDIP, Jusup Ginting, dalam pandangan umum terhadap Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 saat paripurna di gedung dewan, Senin (22/9).
Fraksi PDIP menyoroti implementasi program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai masih jauh dari optimal. Kualitas layanan BPJS, terkhusus kelas III, dinilai perlu ditingkatkan agar warga kecil tidak terus terpinggirkan. Pemko Medan juga didesak lebih serius menekan angka stunting yang masih menjadi ancaman di sejumlah kecamatan.
Selanjutnya di bidang pendidikan, Fraksi PDIP menuntut kejelasan status ribuan guru honorer yang hingga kini belum diangkat menjadi PPPK. Mereka juga mempertanyakan realisasi bantuan bagi 500 siswa putus sekolah yang hingga kini mandek.
“Pendidikan yang merata dan berkualitas adalah kunci pembangunan SDM Medan,” kata Jusup.
Masalah klasik berupa jalan rusak dan drainase buruk, terutama di kawasan rawan banjir, kembali menjadi sorotan. PDIP mendukung alokasi anggaran Rp250 miliar untuk kawasan Medan Utara, namun mengingatkan agar tidak berhenti pada wacana. Revitalisasi pasar tradisional, pengembangan ruang terbuka hijau, ekowisata, hingga akses air bersih dan sanitasi turut menjadi desakan mereka.
Dengan gaya tenang namun penuh penekanan, Jusup menutup pandangan umum fraksinya dengan pernyataan keras: “Bagi kami, kehadiran di podium bukan sekadar formalitas, tetapi bukti nyata suara rakyat kembali bergema di gedung dewan.” (pwh)
Editor : Prans Metro