MEDAN, METRODAILY — Komisi III DPRD Kota Medan mendesak Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar untuk menghentikan praktik menyerahkan pengelolaan unit usaha kepada pihak ketiga.
Langkah itu dinilai tidak sejalan dengan tujuan pembentukan PUD Pasar, yakni untuk mengelola 52 pasar milik pemerintah kota secara maksimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi III, Godfried Effendi Lubis, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PUD Pasar, Senin (19/5), mengaku miris dengan pemaparan data yang disampaikan PUD Pasar. Menurut dia, rendahnya kontribusi PAD sangat tidak sebanding dengan besarnya aset PUD Pasar yang tersebar di 52 pasar dan diperkirakan bernilai triliunan rupiah.
Godfried menyoroti kebijakan pengelolaan sejumlah unit usaha—seperti retribusi pasar, keamanan malam, kebersihan, hingga fasilitas kamar mandi—yang diserahkan kepada pihak ketiga atau vendor. Ia menilai, dengan jumlah pegawai yang besar, seharusnya PUD Pasar mampu mengelola sendiri unit-unit usaha tersebut.
“Kalau semuanya diserahkan ke vendor, lalu apa tugas 740 pegawai itu? Bahkan hasil yang diperoleh vendor lebih besar daripada yang masuk ke PAD. Ini sangat tidak efisien,” tegas politisi PSI tersebut.
Ia merekomendasikan agar seluruh unit usaha pasar dikelola langsung oleh PUD Pasar tanpa campur tangan pihak ketiga, demi memaksimalkan pendapatan daerah.
Dalam pemaparannya, Plt Dirut PUD Pasar Medan, Imam Abdul Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa jumlah pegawai PUD Pasar saat ini mencapai 740 orang. Namun, PAD yang dihasilkan hanya sebesar Rp600 juta pada tahun anggaran 2024.
Ia menjelaskan kebijakan penggunaan vendor merupakan keputusan Dewan Pengawas yang berada di bawah Pemko Medan.
Atas pernyataan tersebut, Komisi III berencana menggelar RDP lanjutan dengan menghadirkan Dewan Pengawas PUD Pasar untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait kebijakan tersebut.
Turut hadir jajaran Komisi III antara lain Salomo Pardede (ketua), David Roni Ganda Sinaga (sekretaris), HT Bahrumsyah (wakil ketua), Direktur Operasional Ismail Pardede, dan Direktur Administrasi dan Keuangan Fernando Napitupulu. (pwh)
Editor : Prans Metro