MEDAN, METRODAILY — Kebijakan Pemerintah Kota Medan menerapkan parkir berlangganan bagi kendaraan bermotor didukung penuh Komisi III DPRD Medan. Komisi III bahkan siap mendorong agar gaji para juru parkir atau jukir, sesuai Upah Minimum Kota plus dapat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi kita nanti akan usulkan gaji para jukir masuk UMK, tidak lagi Rp2,5 juta tapi Rp3 juta lebih lah, agar ekonomi rumah tangga jukir terbantu. Ini kita usulkan untuk anggaran APBD 2025, bukan untuk sekarang. Tahun ini kita memasukkan anggaran jukir yang Rp2,5 juta di P-APBD 2024,” kata Ketua Komisi III DPRD Medan, Afif Abdillah menjawab wartawan, Rabu, 10 Juli 2024.
Pihaknya menyarankan sistem perekrutan calon jukir oleh vendor yang akan digaji bulanan tersebut, mengutamakan yang sudah memiliki kartu parkir. Menurut Afif, pemilik kartu parkir merupakan jukir yang telah memahami kondisi lapangan dan tempat tinggalnya tak jauh dari lokasi parkir.
“Para vendor harus melakukan perekrutan secara terbuka, jangan main sembunyi-sembunyi. Masyarakat luas harus mengetahui kalau ada perekrutan jukir agar para mantan jukir tidak resah. Rekrut semua mantan jukir yang memiliki kartu. Mereka butuh hidup yang layak, lewat jukir bergaji bulanan ini, tentu ekonomi rumah tangga mereka sangat terbantu,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.
Afif mengatakan, pada prinsipnya, Komisi III DPRD Medan mendukung kebijakan Wali Kota Bobby Nasution menerapkan parkir berlangganan. Lewat kebijakan ini, sektor parkir berlangganan Rp130.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp90.000 sepeda motor, akan langsung masuk ke kas daerah sehingga terhindar dari kebocoran.
"Ini sangat efektif mencegah kebocoran PAD parkir. Dengan membeli stiker berlangganan parkir selama setahun, dananya langsung masuk ke kas daerah sehingga otomatis menambah PAD Kota Medan,” katanya. (*)
Editor : Prans Metro