MEDAN, METRODAILY — DPRD Kota Medan resmi mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Hal ini bertujuan agar ke depan pengelolaan persampahan di Ibukota Provinsi Sumatera Utara menjadi semakin baik.
Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, mengatakan kuantitas sampah meningkat setiap tahunnya seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kualitas hidup serta pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif.
"Pengelolaan sampah telah menjadi isu penting, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi terbaru agar tidak menyebabkan polusi yang membahayakan kesehatan," ucapnya dalam sidang paripurna atas Ranperda Perubahan Perda No.6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan, Senin (8/7/2024).
Dikatakan Rajudin, UUD 1945 pasal 33 ayat 4 menyatakan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, berkeadilan, berkelanjutan dan di dalamnya juga termasuk berwawasan lingkungan. Sehingga konstitusi secara jelas telah mengakomodasi warga negara memperoleh lingkungan hidup memadai dan terjaga dari aktifitas perekonomian nasional.
UU Nomor 18 Tahun 2008, lanjut Rajudin, juga telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengelola persampahan sesuai wewenang otonomi daerah, serta diperlukan teknologi terbaru dalam pengelolaannya sebagaimana tuntutan perkembangan zaman.
“Pemda dituntut selalu meningkatkan pelayanan pengendalian sampah yang lajunya sangat pesat belakangan ini, seiring pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Medan,” kata politisi PKS tersebut.
Pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru di lingkungan Pemko Medan ikut melatarbelakangi perubahan Perda Nomor 6/2015 ini. Karena penangangan sampah sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, urusan tersebut kini berada di Dinas Lingkungan Hidup.
“Kemudian di lapangan, wali kota mengalihkan pengelolaan persampahan ke kecamatan, hal inilah menjadi alasan harus diubahnya perda tersebut, karena perda tersebut belum mengatur pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh kecamatan,” terangnya.
Rajudin juga menyampaikan delapan fraksi DPRD Medan mendukung perubahan perda tersebut yang terungkap dalam pendapat fraksi-fraksi pada paripurna sebelumnya.
“Kepada seluruh anggota DPRD Medan, khususnya pengusul, Bapemperda dan anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan ranperda ini serta pihak Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumut yang telah melakukan pengharmonisasian ranperda ini, kami ucapkan terima kasih,” pungkasnya.
Naskah penjelasan DPRD Medan ini diserahkan Rajudin Sagala kepada diterima Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman mewakili Wali Kota Medan, Bobby Nasution. (*)
Editor : Prans Metro