MEDAN, METRODAILY — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan menyoroti masih minimnya ketersediaan alat-alat kesehatan atau alkes dan sumberdaya manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Bachtiar Djafar. Hal ini pun kerap dikeluhkan masyarakat kala berobat di RS yang terletak di Kecamatan Medan Labuhan tersebut.
"Kita sangat menyayangkan, sudah hampir dua tahun RSUD Bachtiar Djafar beroperasi, masyarakat selalu kecewa atas keterbatasan alat kesehatan dan SDM tenaga medis di RS tersebut," ujar Anggota Banggar DPRD Medan, Margaret MS dalam rapat pembahasan LPJ Wali Kota Medan terhadap pelaksanaan APBD TA.2023 di gedung dewan, Selasa (11/6/2024) sore.
Margaret mengatakan di hadapan Dirut RSUD Bachtiar Djafar, Irliyan Saputra, ada hal yang tidak beres dengan pelayanan RS Tipe C yang dipimpinnya itu sehingga perlu dilakukan pembenahan serius.
"Sarana fasilitas dan kenyamanan RS harus segera dilengkapi. Begitu juga SDM seperti tenaga medis, ini harus dipenuhi. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," kata dia.
Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Medan,
Taufiq Ririansyah dan pimpinan OPD terkait. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah dan dihadiri anggota dewan yang tergabung dalam Banggar.
Masyarakat yang berkunjung di RSUD Bachtiar Djafar, lanjut Margaret, juga pernah mengadu tidak nyaman dampak ada kerusakan dan kebocoran bangunan RS tersebut. Bahkan sering pasien yang berobat kemudian dirujuk kembali ke RS lain, padahal pasien tersebut hanya menderita penyakit yang seharusnya bisa ditangani oleh RSUD Bachtiar Djafar.
"Akibat beberapa faktor itu masyarakat menghindari RSUD Bachtiar Djafar dan memilih RS swasta," ungkap politisi PDIP tersebut.
Anggota Banggar lainnya, Modesta Marpaung juga menyoroti hal serupa. Menurut dia, sudah saatnya Pemko Medan melakukan evaluasi terhadap manajemen RSUD Bachtiar Djafar. Ia mendorong manajemen terus lakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan.
"Pelayanan seperti apa yang sudah dilakukan, tentu manajemen RS harus memiliki daya saing agar RS milik Pemko Medan itu tidak ketinggalan," kata politisi Partai Golkar tersebut.
Irliyan Saputra mengaku RS yang dipimpinnya kurang tersosialisasi kepada masyarakat. Bahkan, masyarakat yang berobat di 10 puskesmas di wilayah kerjanya selalu memilih rujukan ke RS swasta dan tidak bisa dipaksa ke RSUD Bachtiar Djafar. (*)
Editor : Prans Metro