MEDAN, METRODAILY — Upaya penertiban juru parkir atau jukir liar di Kota Medan oleh petugas gabungan dianggap bukan sebuah solusi. Pemerintah Kota Medan diminta menyiapkan sarana untuk para jukir tersebut, terutama mereka yang belum masuk ke sistem parkir elektronik atau e-Parking.
"Mereka (para jukir, Red) seharusnya hanya dinasehati dan diambil id card-nya, selanjutnya pihak pemberi kerja dipanggil oleh Dishub agar tidak lagi memekerjakan anggota mereka jika tidak memakai mesin e-Parking," kata Anggota DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen Tarigan menjawab wartawan, Rabu 24 April 2024.
Hal ini dikemukakannya menyikapi penangkapan para jukir liar di sepanjang Jalan Yos Sudarso, Medan pada Selasa 23 April 2024. Saat penertiban berlangsung, politisi PDIP tersebut kebetulan melintas di jalan itu.
"Jukir hanya bekerja dan ada setoran kepada pihak pemberi kerja atau perusahaan lalu pihak perusahaan ada setor ke Dishub, nah kita juga tau selama ini ada ketidakberesan terkait pengelola perparkiran dan Dishub," ujarnya seraya meminta petugas untuk membebaskan para jukir yang diamankan tersebut.
"Kalau untuk peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor parkir kita mendukung namun jangan ini dijadikan alasan sehingga PAD tidak tercapai. Jadi jangan dijadikan jukir salah satu penyebab tidak tercapainya PAD," imbuh Wong.
Hemat Wong, penangkapan secara masif jukir tersebut merupakan tindakan sepihak. Sementara di satu sisi, Pemko Medan belum mampu memfasilitasi mereka dengan mesin e-Parking pada ruas jalan yang sudah ditentukan untuk dikutip retribusi.
Dalam aksi penertiban jukir ini, petugas gabungan terdiri dari Dishub, Polrestabes, dan Satpol PP. Upaya ini sudah masif dilakukan sejak Wali Kota Medan Bobby Nasution membuat kebijakan penggratisan retribusi parkir pada ruas jalan yang belum masuk lewat sistem e-Parking. (*)
Editor : Prans Metro