Bagian Hukum Pemko Medan Lemah

Admin Metro Daily • Dipublikasikan Rabu, 24 April 2024 | 11:33 WIB
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Hendra DS.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Hendra DS.

MEDAN, METRODAILY — Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan mesti segera dibarengi penerbitan peraturan wali kota (Perwal).

Pasalnya, aturan daerah yang disahkan Januari 2024 dan berjalan pada Februari 2024 tersebut, banyak mendapat reaksi negatif dari masyarakat Kota Medan.

“Perda tersebut banyak mengundang reaksi dari masyarakat. Sebab, kenaikan tarif retribusi dinilai sangat signifikan, karena dalam aturan yang tercantum dalam Perda masih bersifat global,” kata Ketua Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) DPRD Medan, Hendra DS menjawab wartawan, Rabu 24 April 2024.

Dalam Perwal, kata Hendra, segala aturan teknis yang belum terjelaskan lewat Perda, akan lebih dirinci. Sehingga masyarakat tidak rancu dalam memahami aturan ataupun kebijakan baru yang dibuat Pemko Medan.

"Tanpa Perwal, Perda hanya sekadar jadi produk hukum. Padahal, Perwal itu menjelaskan pasal-pasal yang ada dalam Perda. Implementasinya susah kalau tanpa Perwal,” kata Anggota Komisi IV DPRD Medan ini. “Perda memang sudah ada, tetapi banyak yang Perwalnya tidak segera disusun," sambung Hendra.

Ia mencontohkan seperti Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang hingga kini belum ada Perwalnya.

“Perwal itu sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda. Memang banyak Perda berjalan tanpa Perwal, ini menunjukkan tidak siapnya Pemko Medan menjalankan Perda. Jadi, Perda tersebut belum bisa diterapkan ke masyarakat tanpa adanya Perwal,” ungkapnya.

Bagian Hukum Pemko Medan, tegas Hendra, menjadi kunci penyusunan Perwal.

“Banyaknya Perda yang berjalan tanpa Perwal lantaran lemahnya administrasi serta kajian dari Bagian Hukum,” pungkasnya. (*)

Editor : Prans Metro
Perwal DPRD Medan Peraturan Daerah (Perda) peraturan wali kota