MEDAN, METRODAILY – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) masih menunggu informasi resmi terkait kabar deportasi maupun potensi evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sumut yang berada di kawasan Timur Tengah.
Kepala Kesbangpol Sumut, Mulyono, menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan rinci mengenai jumlah warga Sumut yang terdampak dinamika situasi di sejumlah negara kawasan tersebut.
“Biasanya kami menerima informasi resmi terkait rencana deportasi atau pemulangan warga. Saat ini kami masih menunggu koordinasi dan data lebih lanjut dari pihak terkait,” ujar Mulyono, Selasa (3/3).
Koordinasi Lintas Instansi Masih Berlangsung
Menurut Mulyono, informasi yang beredar sejauh ini masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan rincian jumlah maupun identitas warga yang kemungkinan terdampak.
Ia menegaskan, koordinasi lintas instansi, baik di tingkat pusat maupun dengan perwakilan pemerintah di luar negeri, terus dilakukan guna memastikan keakuratan data serta perlindungan terhadap WNI asal Sumut.
“Kami juga masih menunggu informasi dan data lengkap terkait berapa jumlah warga Sumut di sana dan apakah ada yang akan dievakuasi. Sampai saat ini belum ada rincian yang kami terima,” jelasnya.
Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Mulyono menambahkan, Pemprov Sumut terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah, terutama yang berpotensi memengaruhi keselamatan dan keamanan warga Sumut di wilayah tersebut.
Apabila terdapat keputusan resmi terkait deportasi atau evakuasi, Kesbangpol Sumut siap melakukan pendataan serta langkah lanjutan untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar.
“Kami tentu akan menindaklanjuti setiap informasi resmi yang kami terima. Prinsipnya, keselamatan dan kepastian status warga menjadi prioritas,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum terdapat informasi detail mengenai jumlah maupun jadwal deportasi atau evakuasi WNI asal Sumut dari Timur Tengah.
Pemerintah daerah masih menunggu data resmi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan langkah selanjutnya. (Rel)
Editor : Editor Satu