JERUSALEM, METRODAILY— Amerika Serikat dan Israel dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke beberapa negara di Afrika Timur.
Menurut sumber dari pejabat AS dan Israel, pembicaraan telah dilakukan dengan Sudan, Somalia, dan wilayah otonom Somaliland untuk menerima pengungsi Palestina sebagai bagian dari rencana pascaperang yang diusulkan oleh mantan Presiden Donald Trump.
Upaya ini memicu kontroversi global, dengan banyak pihak mengecamnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Ketiga wilayah yang disebut—Sudan, Somalia, dan Somaliland—dikenal memiliki kondisi ekonomi yang lemah dan situasi keamanan yang tidak stabil.
Ini menimbulkan keraguan atas klaim Trump bahwa warga Palestina akan direlokasi ke tempat yang lebih baik.
Sudan, yang sebelumnya menormalisasi hubungan dengan Israel dalam perjanjian Abraham Accords 2020, dilaporkan telah menolak tawaran AS dan Israel terkait relokasi warga Palestina.
Pejabat Sudan menyebut usulan tersebut "segera ditolak" dan menegaskan bahwa negara mereka tidak akan menjadi tujuan pengungsian bagi rakyat Palestina.
Sementara itu, pejabat di Somaliland dan Somalia menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya pembicaraan resmi mengenai hal ini.
Somaliland, yang mencari pengakuan internasional sebagai negara merdeka dari Somalia, bisa saja menjadi target diplomasi AS dengan imbalan pengakuan kedaulatan.
Namun, sejauh ini belum ada indikasi bahwa wilayah tersebut bersedia menerima pengungsi dari Gaza.
Reaksi Internasional
Rencana relokasi permanen bagi lebih dari dua juta warga Palestina telah menuai kecaman luas. Banyak negara Arab, termasuk Mesir dan Arab Saudi, menolak gagasan tersebut dan mengusulkan rekonstruksi Gaza sebagai alternatif.
Kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa upaya paksa untuk memindahkan warga Palestina dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Meski demikian, pemerintahan Trump bersikeras mempertahankan usulan ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menyebutnya sebagai "visi yang berani."
Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan bahwa Israel tengah mengidentifikasi negara-negara yang dapat menerima warga Palestina dan telah membentuk "departemen emigrasi" dalam Kementerian Pertahanan.
Gedung Putih dan pejabat Israel sejauh ini belum memberikan komentar resmi mengenai pembicaraan diplomatik tersebut.
Namun, jika rencana ini terus berlanjut, dampaknya dapat memperburuk ketegangan di Timur Tengah dan meningkatkan tekanan terhadap komunitas internasional untuk bertindak. (pbs)
Editor : Editor Satu