MEDAN, METRODAILY – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, Rahmansyah Sibarani, dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumut dan ke DPP Partai NasDem di Jakarta terkait kerusuhan aksi demo di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Jumat (31/10/2025) lalu.
Rahmansyah dituduh sebagai provokator kerusuhan, padahal saat kejadian ia menghadiri acara ulang tahun keponakannya, anak dari adik kandung mantan Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Dikonfirmasi, Rahmansyah menanggapi laporan tersebut dengan santai namun tegas.
Baca Juga: Masinton Pasaribu Tegaskan Pembangunan Kantor Bupati Tapteng Tidak Mangkrak
“Kita bawa santai serta senyum saja. Tentu, saya tetap menghormati hal tersebut karena itu adalah hak semua orang,” ujar Rahmansyah, Sabtu (22/11/2025).
Pria yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut ini menegaskan akan bersikap kooperatif dan siap memberikan keterangan bila diperiksa oleh Badan Kehormatan DPRD Sumut.
Namun di sisi lain, Rahmansyah menegaskan siap melaporkan balik pihak yang melaporkannya, karena menurutnya aduan tersebut merupakan pencemaran nama baik.
“Maka dari itu, saya bersama kuasa hukum, Mahdi Muhammad Lubis dari Kantor Hukum Law Office Syahruzal Yusuf, mempertimbangkan untuk melaporkan balik saudara TP dan pihak lainnya ke Polda DIY. Laporan itu saya ketahui melalui media sosial saat berada di Yogyakarta untuk kunjungan kerja DPRD Sumut. Tidak tertutup kemungkinan juga akan dilaporkan ke Mabes Polri,” tegasnya.
Baca Juga: KMP Jatra I Segera Perkuat Layanan Penyeberangan Sibolga–Gunungsitoli
Rahmansyah yang kini menempuh pendidikan S3 Ilmu Hukum juga mengimbau masyarakat, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, agar tetap tenang dan sabar menyikapi dinamika belakangan ini.
“Jangan terpancing ataupun terprovokasi oleh oknum yang hanya ingin mencari keuntungan. Kita semua bersaudara, sama-sama cinta daerah. Sahata Saoloan, Saiyo Sakato. Tapteng adalah kampung halaman kita bersama,” tambahnya.
Rahmansyah, yang dikenal sebagai tokoh pemuda Sumatera Utara dan mantan aktivis, menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang berlaku karena setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. (ts)