Kadis PUPR Padangsidimpuan Dipanggil KPK Kasus Korupsi Proyek Jalan Rp 231 Miliar

PADANGSIDIMPUAN, METRODAILY – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan, Ahmad Juni (AMJ), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) dengan nilai proyek fantastis mencapai Rp 231,8 miliar.

“Hari ini, Selasa (15/7), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara,” ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.

Pemeriksaan berlangsung di kantor BPKP Medan. Namun, KPK masih merahasiakan materi detail yang bakal didalami kepada Ahmad Juni.

Baca Juga: Jokowi Batal Nyalon Jadi Ketum PSI, Ngaku Insecure Lawan Kaesang

Selain AMJ, KPK juga memanggil sejumlah nama pejabat penting lain, seperti:

• Stanley Cicero Hagard Tuapattinaja (Kepala BBPJN Sumut)

• Dicky Erlangga (Kasatker Wilayah I PJN)

• Said Safrizal (Bendahara BBPJN Sumut)

• Manaek Manalu (PPK & Kasatker Wilayah II PJN)

• T. Rahmansyah Putra alias Dadam (PNS)

Baca Juga: Polsek Perdagangan Tangkap Pengedar 8,18 Gram Sabu

KPK sebelumnya sudah menetapkan 5 tersangka, di antaranya:

• Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut

• Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut

• Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut

• M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG

• M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN

Topan Ginting diduga mengatur pemenang lelang proyek demi meraup keuntungan pribadi, bahkan dijanjikan fee hingga Rp 8 miliar.

Baca Juga: Terima Pokir DPRD, Wesly Silalahi Janji Percepat Pembangunan Siantar

KPK juga mengungkap, Akhirun dan Rayhan sudah menarik uang Rp 2 miliar yang diduga untuk “setoran” ke pejabat yang membantu meloloskan proyek.

Kasus megakorupsi ini menjadi sorotan publik karena melibatkan nama-nama penting di Sumut dan nilai proyek yang jumbo. (dtc)

Editor : Editor Satu