TAPTENG, METRODAILY – Insiden ricuh saat mediasi bantuan bencana di Kecamatan Barus berujung laporan polisi.
Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, melaporkan Plt Lurah Padang Masiang, Hendra Hutauruk, atas dugaan perlawanan terhadap petugas saat menjalankan tugas.
Laporan tersebut terdaftar di Polsek Barus dengan nomor: LP/B/18/V/2026/SPKT/Polsek Barus/Polres Tapanuli Tengah/Polda Sumatera Utara, Sabtu (2/5/2026).
Baca Juga: Lahan Huntap di Humbahas Bersengketa, Dinas PKP Mengaku Tak Tahu:
Peristiwa terjadi pada Senin (27/4/2026) saat rombongan DPRD Tapteng turun ke Barus untuk merespons keluhan warga terkait dugaan ketidaktepatan pendataan bantuan bencana.
Kehadiran DPRD bertujuan melakukan pendampingan verifikasi data agar bantuan tepat sasaran.
Awalnya, kegiatan berlangsung kondusif hingga Plt Lurah Padang Masiang tiba di lokasi rapat sekitar pukul 12.00 WIB.
Baca Juga: Bus Rombongan Pelajar Terjun ke Jurang di Toba, 50 Penumpang Luka-luka
Diduga Menantang
Dalam laporan, Hendra Hutauruk disebut memasuki ruangan tanpa mengikuti tata tertib, lalu duduk di samping Ketua DPRD. Ia juga diduga mengabaikan permintaan untuk menghormati jalannya forum.
Situasi memanas ketika yang bersangkutan disebut menyalakan rokok di dalam ruangan dan bersikap tidak kooperatif.
Puncaknya, Plt lurah tersebut diduga berdiri, memukul meja, serta melontarkan ucapan bernada menantang kepada Ketua DPRD.
Baca Juga: Bus Rombongan Pelajar Terjun ke Jurang di Toba, 50 Penumpang Luka-luka
Aksi itu memicu reaksi warga dan membuat suasana rapat menjadi gaduh.
Atas kejadian tersebut, Ahmad Rivai menyatakan keberatan karena dinilai mencederai kewibawaan lembaga legislatif serta berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Ini menyangkut marwah lembaga dan stabilitas di tengah masyarakat,” demikian inti keberatan yang disampaikan dalam laporan.
Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap proses pendataan dan distribusi bantuan pascabencana di Kecamatan Barus.
Baca Juga: Sempat Bingung Amar Putusan, Kejari Sibolga Baru Eksekusi Terpidana RH ke Lapas
Warga berharap penanganan kasus dilakukan secara objektif sekaligus diikuti perbaikan sistem agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya etika, disiplin, dan profesionalitas pejabat publik dalam menjalankan tugas di ruang-ruang pelayanan masyarakat. (ts)