MEDAN, METRODAILY – Kasus dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) yang menyeret empat anggota DPRD Kota Medan hingga kini masih belum menemui kejelasan hukum. Publik pun mempertanyakan hasil penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Kasus ini sebelumnya mencuat setelah adanya dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha biliar di Kota Medan. Namun hingga April 2026, belum ada penetapan tersangka maupun kepastian hukum terkait pihak yang bertanggung jawab.
Ketua DPRD Medan Sempat Diperiksa
Pelaksana Harian Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut saat itu, M Husairi, pernah menyampaikan bahwa Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, turut menjalani pemeriksaan oleh tim penyelidik.
Baca Juga: Muhammadiyah Siantar Gelar Tabligh Akbar dan Silaturahmi Syawal
“Benar Ketua DPRD Medan diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemerasan Komisi III DPRD Kota Medan,” ujarnya dalam keterangan sebelumnya.
Meski pemeriksaan telah dilakukan terhadap sejumlah pihak, hingga kini belum ada perkembangan signifikan terkait status hukum kasus tersebut.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat mengenai transparansi dan kelanjutan proses penegakan hukum.
Kejati Sumut Akan Koordinasi Ulang
Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, saat dikonfirmasi terbaru menyatakan pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan tim penyidik.
Baca Juga: Bongkar Jaringan Sabu di Simalungun, Polisi Sita 15,94 Gram dan Tangkap 2 Pengedar
“Saya konfirmasi lagi nanti ke penyidiknya,” ujarnya singkat, Sabtu (11/4/2026).
Belum adanya kejelasan hasil penyelidikan membuat publik berharap Kejati Sumut segera menyampaikan perkembangan resmi, termasuk kemungkinan penetapan tersangka jika ditemukan unsur pidana.
Kepastian hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, sekaligus memastikan tidak adanya praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga legislatif daerah. (Rel)
Editor : Editor Satu