YOGYAKARTA, METRODAILY – Kejahatan yang memanfaatkan aset kripto semakin sulit ditangani karena transaksi dapat melintasi batas negara, sementara aturan dan kemampuan pengawasan setiap negara belum seragam.
Menghadapi ancaman tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, memperkuat kerja sama regional dan internasional.
Komitmen itu mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang digelar di Yogyakarta, 18–20 November 2026.
Pertemuan ini mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari sejumlah negara.
Baca Juga: BPODT Siapkan Event Musik di Geosite Kaldera Toba, Lokasi Wisata Bakal Bergilir
Forum dibuka Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha, Rabu (18/11).
Adi mengatakan, perkembangan teknologi keuangan, khususnya aset keuangan digital dan aset kripto (AKD-AK), membuka peluang baru bagi industri keuangan.
Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan risiko penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal yang semakin kompleks dan lintas yurisdiksi.
Karena itu, menurut dia, penanganan kejahatan keuangan digital tidak bisa hanya mengandalkan kerja sama dalam negeri.
Baca Juga: Samosir Bebas BAB Sembarangan, Bupati Vandiko Terima Penghargaan Kemenkes
“Perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Dia menilai, pesatnya pertumbuhan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan menjadi tantangan serius.
Salah satu persoalan yang disorot adalah penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata. Akibatnya, informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.
Baca Juga: Polres Tapteng Bagikan 60 Helm Gratis dan Beras, Pengendara Tertib Dapat Susu
Adi menekankan perlunya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum. Integrasi tersebut harus didukung mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi digital.
Bahas Pencucian Uang hingga Penipuan Berbasis AI
Pertemuan tersebut diikuti delegasi dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura. Sejumlah lembaga dari Jepang dan Amerika Serikat juga terlibat.
Perwakilan otoritas pengawas sektor keuangan yang hadir antara lain Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.
Baca Juga: Polres Tapteng Sosialisasi Aturan Lalu Lintas ke Pelajar SMAN 1 Matauli Pandan
Forum ini juga melibatkan aparat penegak hukum, INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.
Sejumlah isu strategis dibahas selama pertemuan, mulai dari kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, penipuan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, hingga pengawasan stablecoin.
Para delegasi juga membahas penerapan FATF Travel Rule, tantangan investigasi dan pelacakan aset digital lintas negara, serta perkembangan regulasi di masing-masing negara.
Baca Juga: 616 UMKM Korban Bencana di Taput Terima Bantuan Presiden, Masing-masing Rp3 Juta
Pembahasan dilengkapi pertukaran informasi dengan sektor swasta, studi kasus penegakan hukum, dan diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerja sama regional.
Melalui forum ini, OJK dan UNODC diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarotoritas, kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta mempercepat pertukaran informasi dalam menghadapi kejahatan keuangan digital.
OJK menegaskan, keterlibatan dalam kerja sama regional dan internasional merupakan bagian dari upaya mendukung pertumbuhan industri AKD-AK yang inovatif dan berintegritas, sekaligus memperkuat pelindungan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. (rel)
Editor : Editor Satu