JAKARTA, METRODAILY – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memperketat pengawasan pajak, mulai dari transaksi industri kelapa sawit hingga aset wajib pajak kaya.
Teknologi ini ditujukan untuk mendeteksi ketidaksesuaian laporan transaksi dan memantau perubahan kekayaan secara lebih cepat.
Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengatakan, pengawasan transaksi sawit akan memanfaatkan machine learning untuk membaca faktur pajak elektronik atau e-invoice.
Baca Juga: Calvin Verdonk Berpeluang Debut di Liga Champions, Cedera Perraud Buka Jalan
Teknologi tersebut digunakan untuk mengurai deskripsi barang yang ditulis dengan istilah berbeda-beda oleh setiap pelaku usaha.
Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Besarnya aktivitas industri tersebut membuat pemerintah perlu menelusuri aliran transaksi, mulai dari pembelian bahan baku hingga penjualan hasil produksi.
“Jadi, kita pakai machine learning untuk menganalisis faktur pajak dan memilah apa yang dijual, jumlah, dan harganya,” ujar Nurkholisoh dalam acara BRITACOF di Jakarta Pusat, Selasa (13/10).
Baca Juga: Andien Bangun Sekolah Gratis Kelima, Modal Awal dari Royalti Lagu
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat membandingkan laporan penjualan perusahaan dengan data pembelian bahan baku dan volume produksi. Ketidaksesuaian angka menjadi petunjuk bagi petugas pajak untuk menelusuri kemungkinan adanya persoalan dalam pelaporan.
Nurkholisoh mencontohkan, jumlah tandan buah segar yang dibeli pabrik dapat dibandingkan dengan volume minyak sawit yang semestinya dihasilkan. Hasil perhitungan itu kemudian dicocokkan dengan penjualan yang dilaporkan perusahaan.
“Kemudian kita mengikuti alurnya. Kita tahu berapa banyak buah yang dibeli oleh pabrik, misalnya, dan berapa banyak minyak yang harus dihasilkan oleh buah tersebut. Kita bandingkan ini dengan penjualan dari laporan pabrik, dan ketika angka-angka tersebut tidak cocok, kita memiliki petunjuk yang jelas,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Labuhanbatu dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Klaim, Pekerja Rentan Jadi Prioritas
Pantau Perubahan Kekayaan Orang Kaya
Selain industri sawit, Kemenkeu membidik wajib pajak kategori high net worth individuals atau individu dengan kekayaan tinggi. Pengawasan terhadap kelompok ini dinilai membutuhkan pendekatan khusus karena aset mereka dapat tersebar di berbagai perusahaan dan instrumen investasi.
Untuk itu, pemerintah mengembangkan sistem pengawasan berbasis dasbor yang memanfaatkan AI untuk membaca keterbukaan informasi mengenai individu yang terkait dengan perusahaan.
“Kita saat ini sedang memasuki tahap akhir untuk menggunakan AI yang dapat membantu kita membaca keterbukaan informasi yang melibatkan individu-individu terkait perusahaan,” ujar Nurkholisoh.
Baca Juga: Kejadian Wanita Tewas di Netta Salon Kisaran Masih Diselidiki Polisi
Sistem tersebut juga dirancang untuk mendeteksi aksi korporasi, seperti merger, akuisisi, dan penjualan saham. Informasi itu selanjutnya digunakan untuk memperbarui data aset dan kekayaan dalam dasbor pengawasan.
Dengan mekanisme tersebut, petugas pajak diharapkan dapat mengetahui perubahan kekayaan wajib pajak lebih cepat, tanpa harus menunggu laporan tahunan atau periode berikutnya.
“Sehingga segera, petugas pajak kita akan melihat perubahan kekayaan saat hal itu terjadi, bukan setahun kemudian, bukan dua tahun kemudian,” tegasnya.
Pemanfaatan AI ini menjadi bagian dari upaya Kemenkeu memperkuat pengawasan berbasis data. Namun, ketidaksesuaian data yang terdeteksi sistem tetap perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya dan menentukan tindak lanjut perpajakan yang sesuai. (dtc)
Editor : Editor Satu