MEDAN, METRODAILY — Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga 22 September 2026 telah mencapai Rp8,9 triliun atau 69,80 persen dari target Rp12,8 triliun. Namun, serapan belanja masih berada di angka Rp6,64 triliun atau 51,82 persen.
Pemprov Sumut optimistis target pendapatan dan belanja APBD 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun. Percepatan pelaksanaan program, termasuk pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota, menjadi salah satu tumpuan mengejar realisasi belanja.
Plh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Frans Novendy Saragih mengatakan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih menjalankan kegiatan pembangunan yang ditargetkan selesai sesuai jadwal.
“Saat ini, OPD kita juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota. Kita optimis selesai segera,” kata Frans dalam temu pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (24/9/2026).
PAD Baru 59,15 Persen
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi hingga 22 September mencapai Rp4,1 triliun atau 59,15 persen dari target Rp6,9 triliun.
Realisasi tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp3,5 triliun, retribusi daerah Rp165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp325 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp101 miliar.
Selain pendapatan reguler, Pemprov Sumut juga mulai merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,1 triliun yang diprioritaskan untuk penanganan dan rekonstruksi pascabencana.
Frans mengatakan OPD pelaksana masih optimistis penyerapan anggaran tersebut dapat berjalan sesuai perencanaan.
“OPD pelaksana masih optimistis sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan,” ujarnya.
Tambahan TKD Rp1,1 triliun itu dialokasikan untuk sejumlah sektor. Pendidikan memperoleh Rp190 miliar, kesehatan Rp91 miliar, infrastruktur Rp274 miliar, sumber daya air Rp246 miliar, pertanian Rp35 miliar, serta urusan lainnya Rp26 miliar.
Aset Idle Dibidik Jadi Sumber PAD
Di tengah upaya meningkatkan pendapatan daerah, BKAD Sumut juga menyiapkan skema pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum produktif.
Aset dalam kondisi idle tersebut akan dipetakan untuk kemudian dimanfaatkan masyarakat maupun perusahaan melalui kerja sama dengan Pemprov Sumut.
Langkah itu diharapkan dapat mengubah aset yang belum menghasilkan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Saat ini BKAD sedang melaksanakan program bagaimana memanfaatkan aset yang kondisi idle untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun perusahaan untuk dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar jadi sumber PAD,” kata Frans. (Rel)
Editor : Editor Satu