JAKARTA, METRODAILY – Polemik pembatasan kuota budidaya ikan nila di Danau Toba menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, turun langsung memimpin rapat debottlenecking investasi yang membahas keluhan PT Aqua Farm Nusantara terkait aturan produksi yang dinilai menghambat investasi dan operasional perusahaan.
Dalam rapat yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (19/5/2026), PT Aqua Farm Nusantara menyampaikan keberatan atas ketidaksinkronan regulasi antara izin usaha yang telah dimiliki perusahaan dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2021.
Baca Juga: Pemkab Tapteng Razia Kehadiran Pejabat Saat Apel Gabungan, Tekankan Disiplin ASN
Direktur PT Aqua Farm Nusantara, Tri Dharma, menjelaskan perusahaan telah beroperasi di Danau Toba sejak 1998 dengan izin produksi mencapai 34.314 ton ikan per tahun.
Namun, aturan terbaru membatasi produksi budidaya ikan di Danau Toba hanya 10 ribu ton per tahun.
“Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 menyatakan produksi perikanan hanya 10 ribu ton per tahun. Ini tidak sinkron dengan perizinan yang sudah kami miliki. PT Aqua Nusantara memiliki lisensi untuk memproduksi sebesar 34.314 ton,” ujar Tri dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Harkitnas 2026 di Tapteng Digelar di Lokasi Bencana, Jadi Simbol Kebangkitan Masyarakat
Ia menegaskan, perusahaan telah lebih dahulu beroperasi sebelum aturan itu diterbitkan. Karena itu, pembatasan kuota dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian investasi di sektor budidaya perikanan Danau Toba.
Tri juga mengungkapkan, saat ini telah ada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 2023 yang menetapkan daya tampung Danau Toba mencapai 60 ribu ton per tahun. Perbedaan aturan tersebut dinilai menjadi persoalan serius bagi dunia usaha.
Menurutnya, Aqua Farm atau yang dikenal sebagai Regal Springs Indonesia telah menanamkan investasi sekitar US$ 100 juta di Indonesia. Perusahaan juga mencatat pendapatan usaha mencapai US$ 62 juta dengan kontribusi pajak sekitar US$ 1 juta.
Baca Juga: Desa Sitio-tio Hilir Jadi Percontohan, BPS dan Pemkab Tapteng Genjot Program Desa Cantik
Selain pasar domestik, bisnis ikan tilapia disebut memiliki prospek ekspor yang besar sehingga membutuhkan kepastian regulasi untuk mendukung ekspansi usaha ke depan.
Menanggapi polemik itu, Purbaya memutuskan PT Aqua Farm tetap diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas produksi saat ini sambil menunggu hasil kajian ulang daya dukung lingkungan Danau Toba.
“Untuk sementara PT Aqua bisa produksi dengan level yang sekarang dengan menggunakan grandfather clause. Tapi sampai studi ini selesai dan hasilnya seperti apa nanti kita akan menggunakan hasil studi sebagai rujukan akhir kapasitas seperti apa di Danau Toba,” jelas Purbaya.
Baca Juga: Digerebek di Rumah, Pengedar Sabu di Tapteng Ditangkap Polisi
Dalam rapat tersebut, Purbaya juga meminta kajian ulang daya dukung Danau Toba dipercepat melalui pendanaan riset dari LPDP. Nilai anggaran penelitian diperkirakan sekitar Rp200 juta.
Ia meminta proses administrasi pengajuan riset segera dilakukan melalui BRIN agar pencairan dana bisa dipercepat. Pemerintah menargetkan studi lingkungan dapat dimulai dalam waktu dekat dan selesai dalam dua hingga tiga bulan.
“Nanti langsung kirim surat melalui BRIN, BRIN ke LPDP nanti diproses LPDP dengan cepat untuk biaya penelitian yang Rp200 juta tadi,” tutupnya. (net)
Editor : Editor Satu