KARO, METRODAILY – Polemik operasional Pajak Roga Berastagi justru membuka kritik lebih luas terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.
Masyarakat menilai persoalan ini bukan konflik antar pasar, melainkan muncul akibat “pemicu” dari kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Hal itu mengemuka dalam rapat yang dipimpin Gelora Kurnia Putra Ginting terkait optimalisasi operasi pasar, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: Jude Bellingham Frustrasi Cedera Berulang: Ritme Permainan Terganggu
Awalnya, rapat membahas optimalisasi pasar. Namun, pembahasan bergeser ke isu operasional Pajak Roga yang kini buka setiap hari, termasuk dugaan rencana pembatasan hari operasional.
Situasi ini memicu:
- Ketegangan antara pengelola pasar
- Kebingungan pelaku usaha
- Pertanyaan soal dasar kebijakan
Pengelola Pajak Roga: “Kami Tidak Pernah Bermasalah”
Pengurus Pajak Roga, Tambak Tarigan, menegaskan tidak pernah ada konflik dengan Pasar Dolat Rayat Lau Gendek.
Baca Juga: Newcastle Incar Jose Mourinho, Eddie Howe Terancam?
Ia justru menilai polemik muncul setelah adanya survei dari pihak dinas.
“Jangan benturkan kami. Selama ini tidak ada masalah, tapi tiba-tiba muncul isu pembatasan hari buka,” ujarnya.
Kepala Disperindag Karo, Sarjana Purba, membantah memberi perintah survei pembatasan operasional.
Baca Juga: Tersingkir dari Liga Champions, Barcelona All Out di LaLiga: Misi Selamatkan Musim!
Namun di sisi lain:
- Petugas lapangan mengakui melakukan survei
- Isu pembatasan hari buka sempat beredar
Kontradiksi ini memperkuat kecurigaan publik adanya miskomunikasi atau kebijakan yang tidak solid.
Pasar Dolat Rayat: Sepi karena Efek Persaingan Hari Minggu
Pengelola Pasar Dolat Rayat mengakui tidak ada konflik, tetapi terdampak secara ekonomi.
Baca Juga: Performa Mandek, Chelsea Siap Jual Garnacho?
Fakta di lapangan:
- Hari Minggu pasar mereka sepi
- Aktivitas beralih ke Pajak Roga
- Mereka meminta pembagian hari operasional
“Kami hanya minta satu hari kesempatan,” ungkap perwakilan pengelola.
Sekda Karo menegaskan solusi harus dicari bersama, namun mengakui keputusan akhir ada di pelaku pasar.
Pemerintah:
- Tidak bisa memaksa langsung
- Hanya mendorong mediasi dan sosialisasi
Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Duel Panas Chelsea vs MU, Penentuan Gelar City vs Arsenal
Fokus ke Harga Pertanian, Bukan Konflik Pasar
Kritik paling tajam justru datang dari masyarakat.
Seorang warga Berastagi menilai:
- Isu ini “tidak bernilai” bagi masyarakat luas
- Lebih penting menstabilkan harga hasil pertanian
- Disperindag seharusnya fokus pada daya saing ekonomi
“Jangan arahkan ombak ke sesama pedagang. Fokuslah pada harga pertanian yang tidak stabil,” ujarnya.
Kasus ini menyoroti persoalan yang lebih mendasar:
- Sinkronisasi kebijakan lemah
- Komunikasi pemerintah dan pelaku usaha kurang efektif
- Prioritas kebijakan dipertanyakan publik. (rel/pmg)