MEDAN, METRODAILY – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berharap kunjungan kerja Komisi II DPR RI menjadi momentum pembenahan dan penguatan kinerja Bank Sumut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (1/4/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Bima Arya Sugiarto, para bupati/wali kota se
Bobby menilai, selama ini Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Sumut, masih cenderung bergantung pada pemerintah daerah untuk menjaga kinerja dan memperoleh dividen.
Baca Juga: Desa Bawomataluo Dikebut Masuk UNESCO, Tradisi Lompat Batu Jadi Andalan
“BPD ini masih terkesan mengandalkan pemerintah daerah untuk bertahan. Padahal Sumatera Utara memiliki kekuatan fiskal besar dengan 33 kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia menekankan, kondisi tersebut harus menjadi catatan penting agar Bank Sumut mampu meningkatkan kinerja dan tidak hanya bergantung pada dana pemerintah.
Tertinggal dari BPD Jawa
Dalam paparannya, Bobby juga menyoroti posisi Bank Sumut yang masih berada di bawah sejumlah BPD di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
Baca Juga: DPR RI Dorong Bank Sumut Jadi Lokomotif Ekonomi Daerah, Targetkan Lonjakan PAD dan Kredit UMKM
Meski demikian, ia mengakui kinerja Bank Sumut masih relatif lebih baik dibandingkan BPD di wilayah Sumatera.
“Ini jadi kekuatan sekaligus tantangan. Kita ingin Bank Sumut bisa meningkatkan dividen dan menjadi perusahaan yang benar-benar mandiri,” tegasnya.
Salah satu langkah yang didorong adalah peningkatan daya saing, termasuk dalam suku bunga deposito agar mampu bersaing dengan bank besar, baik BPD maju maupun bank BUMN.
DPR Soroti Tata Kelola dan Kredit
Ketua Tim Kunker yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan bahwa BUMD tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Sindikat Jual Beli Bayi di Belawan Digulung, Bayi Dihargai Rp12 Juta Lalu Dijual Rp25 Juta
Namun, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus dibenahi, mulai dari tata kelola, pengendalian internal, hingga pengelolaan kredit.
“Orientasinya harus jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya menengah ke bawah,” ujarnya.
Reformasi BUMD Disiapkan
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI tengah menyiapkan model baru tata kelola BUMD melalui regulasi nasional.
Reformasi tersebut mencakup:
- Pemisahan fungsi bisnis dan pelayanan publik
- Pemisahan peran pemerintah sebagai regulator dan pemilik modal
- Fleksibilitas akses permodalan dan pengelolaan aset
“Semua ini bertujuan menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan profesional,” kata Bima Arya.
Baca Juga: Sadis! Suami Sayat Wajah Istri di Siantar, Korban Jalani 170 Jahitan
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan menyeluruh bagi Bank Sumut, baik dari sisi tata kelola, kinerja bisnis, hingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan manajemen Bank Sumut dinilai menjadi kunci untuk mendorong BUMD agar lebih kompetitif dan berdaya saing di tingkat nasional. (rel/dis)