SIANTAR, METRODAILY - Menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M, Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama Bank Indonesia (BI) dan para pedagang besar menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Perwakilan BI Pematangsiantar, Rabu (25/2).
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan menegaskan, pengendalian inflasi menjadi perhatian utama pemerintah.
Sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah wajib menjaga stabilitas pasokan dan harga demi melindungi daya beli masyarakat.
Baca Juga: Raih IKPA 100 Persen, Polres Siantar Terbaik se-Sumut
Tercatat, pada 2025 Kota Pematangsiantar masuk 10 besar inflasi tertinggi nasional dengan angka 5,37 persen. Namun pada Januari 2026 telah terjadi deflasi.
Zainal menekankan, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan perlu dukungan pedagang dan distributor agar pasokan terjamin dan harga tetap terkendali, terutama saat Ramadhan dan menjelang Idul Fitri yang identik dengan kenaikan harga.
Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman menjelaskan, sebagian besar pasokan bahan pokok di Kota Pematangsiantar berasal dari luar daerah, sehingga gangguan distribusi sangat berpengaruh terhadap harga.
Baca Juga: Polres Simalungun Juara 1 Call Center 110 se-Sumut 2025
FGD ini bertujuan memetakan kondisi pasokan dan jalur distribusi guna memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam forum tersebut juga dipaparkan strategi pengendalian inflasi melalui konsep K4: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi efektif, termasuk operasi pasar, kerja sama antar daerah, hingga pemanfaatan platform digital perdagangan.
Melalui dialog dan sinergi ini, diharapkan harga tetap wajar, distribusi lancar, serta daya beli masyarakat terjaga tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha para pedagang. (esa)
Editor : Editor Satu