MEDAN, METRODAILY – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera yang akan diluncurkan di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026).
GPIPS digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas inflasi di wilayah Sumatera, khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta menghadapi risiko curah hujan ekstrem.
Kegiatan ini diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
Baca Juga: Dugaan Pungli NUPTK di Disdik Sumut, Praktisi Hukum : Bisa Dijerat Pasal Berlapis
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan GPIPS merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melanjutkan keberhasilan pengendalian inflasi pangan yang telah berjalan sebelumnya.
“GPIPS merupakan penyempurnaan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), seiring meningkatnya tantangan dalam menjaga ketahanan pangan,” ujar Poppy, Selasa (10/2/2026).
Menurut Poppy, GPIPS dirancang lebih fokus dan terintegrasi, dengan penekanan pada penguatan pasokan pangan dari sisi hulu serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga: Menaker Wanti-wanti Anak Muda: Tanpa Skill Baru, Siap-siap Tersisih dari Pasar Kerja
“Program ini lebih terfokus pada penguatan ketersediaan pasokan, lebih komprehensif dalam mendukung stabilisasi harga pangan, dan menegaskan pentingnya sinergi pusat–daerah dalam menjalankan program prioritas pemerintah,” jelasnya.
Tema kegiatan, “Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Antisipasi Risiko Curah Hujan Ekstrem”, menitikberatkan pada pengendalian inflasi pangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Poppy menyebutkan, terdapat tiga isu utama yang akan dibahas dalam Rakor tersebut, yakni:
-
Pemulihan sektor pertanian di wilayah Sumatera pascabencana alam.
-
Antisipasi risiko curah hujan ekstrem dalam menjaga ketahanan pangan.
-
Pengendalian inflasi pangan pada periode HBKN melalui penguatan ketersediaan pasokan.
Baca Juga: Carrick Masih Sakti! Man United Belum Terkalahkan, West Ham Jadi Ujian Berat
Rakor ini akan dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BULOG, Bank Indonesia, serta pemerintah daerah se-Sumatera.
Di tengah tantangan bencana dan anomali iklim, Poppy mengungkapkan sebagian besar daerah di Wilayah Sumatera mencatatkan deflasi bulanan kelompok bahan makanan pada Januari 2026.
“Kondisi ini didukung peningkatan pasokan hortikultura seperti cabai dan bawang merah, meningkatnya produksi di daerah sentra, serta kelancaran distribusi pangan,” katanya.
Baca Juga: Tajam di Lyon, Agen Tegaskan Endrick Pasti Kembali ke Real Madrid
Ia berharap pemulihan lahan pertanian pascabencana, penguatan pasokan daerah sentra, serta distribusi yang lancar dapat menjaga kecukupan pasokan dan mengantisipasi lonjakan permintaan pada HBKN Imlek dan Lebaran 2026.
“GPIPS dan Rakor TPIP–TPID 2026 diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan strategis ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, guna mendukung target inflasi nasional 2,5% ± 1% pada 2026,” tutup Poppy. (H12/DIS)
Editor : Editor Satu